Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penyesuaian skema distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Mekanisme penyaluran akan sangat bergantung pada kesediaan siswa dan guru untuk tetap hadir di sekolah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan partisipasi. SPPG akan mengonfirmasi kepada kepala sekolah mengenai jumlah siswa dan guru yang bersedia datang ke sekolah untuk menerima MBG selama periode libur. Kehadiran ini akan menentukan frekuensi pembagian MBG di sekolah tersebut, dengan opsi pemberian makanan segar bagi mereka yang hadir.

"Kepala SPPG akan berkoordinasi dengan sekolah untuk mengetahui kesediaan siswa dan guru datang. Jika bersedia, akan ditanyakan berapa kali mereka bisa datang dalam seminggu. Saat mereka datang, akan ada makanan segar," ujar Dadan.

Sebaliknya, jika mayoritas siswa dan guru tidak bersedia datang ke sekolah selama libur, maka distribusi MBG di sekolah tersebut akan dihentikan sementara. Kepala SPPG memiliki peran kunci dalam menentukan sekolah mana yang akan tetap menerima program MBG selama liburan, berdasarkan data partisipasi yang diperoleh.

"Jika guru dan siswa tidak bersedia datang, maka program MBG tidak akan dilaksanakan untuk anak sekolah di tempat tersebut," tegasnya.

BGN juga memberikan fleksibilitas dalam penyediaan menu makanan. Kepala SPPG akan melakukan survei langsung kepada siswa untuk mengetahui preferensi dan intensitas kehadiran mereka di sekolah. Hasil survei ini akan menjadi dasar dalam menentukan jenis makanan yang akan dibagikan. Sebagai contoh, siswa yang dapat hadir secara teratur akan menerima makanan segar, sementara mereka yang jarang hadir dapat diberikan bekal makanan yang lebih tahan lama seperti telur, buah, dan susu untuk dikonsumsi selama beberapa hari.

Apabila mayoritas siswa tidak dapat hadir ke sekolah selama liburan, BGN akan mengalihkan fokus penyaluran program MBG kepada kelompok rentan lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Langkah ini diambil untuk memastikan manfaat gizi dari program MBG tetap tersalurkan secara optimal.

"Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berlandaskan prinsip pemerataan gizi, efektivitas penyaluran dan keberlanjutan manfaat. Tidak ada keputusan sepihak terkait format pembagian MBG tanpa landasan kebijakan dari BGN," jelas Dadan.

BGN menekankan komitmennya terhadap prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan efektivitas manfaat dalam seluruh proses kebijakan terkait program MBG. Untuk memastikan kelancaran implementasi program selama libur sekolah, BGN mengadakan rapat koordinasi dengan 1.816 SPPG untuk memberikan penjelasan rinci mengenai petunjuk teknis (juknis) MBG.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan implementasi program MBG di seluruh daerah, serta memastikan penyaluran bantuan gizi yang tepat sasaran dan efektif selama masa libur sekolah.

Berikut poin penting program MBG:

• Koordinasi dengan sekolah
• Survei preferensi siswa
• Penyaluran fleksibel
• Fokus kelompok rentan
• Rapat koordinasi SPPG