Komisi VI DPR RI menunjukkan komitmennya dalam mendukung Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi lumbung pangan nasional melalui penguatan industri pupuk. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Kaltim untuk membahas strategi akselerasi program swasembada pangan.

Fokus utama kunjungan kerja ini adalah untuk memastikan ketersediaan pupuk yang memadai bagi petani di Kaltim. Hal ini krusial mengingat ambisi Kaltim untuk berkontribusi signifikan dalam program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Andre Rosiade menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, seperti Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, untuk berkoordinasi dan mencari solusi atas tantangan yang ada.

Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dan Sarifah Suraidah Harum. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa pengembangan industri pupuk saat ini menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan ketersediaan dan harga gas bumi. Andre Rosiade menjelaskan bahwa biaya produksi pupuk sangat bergantung pada harga gas, mencapai sekitar 70% dari total biaya.

Untuk mengatasi masalah ini, Komisi VI DPR RI berjanji akan bersinergi dengan komisi lain, seperti Komisi VII DPR RI, untuk menjamin pasokan gas yang stabil dan terjangkau bagi Pupuk Indonesia. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga akan mendukung efisiensi harga gas agar industri pupuk nasional dapat lebih berdaya saing. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan pabrik pupuk baru di Kota Bontang, Kaltim. Ketersediaan gas menjadi faktor penentu apakah pabrik tersebut akan dibangun di Kaltim atau dialihkan ke daerah lain.

Selain masalah gas, ketersediaan bahan baku pupuk seperti fosfat juga menjadi perhatian. Meskipun saat ini masih mengandalkan impor dari negara mitra seperti Yordania, DPR RI menegaskan bahwa fokus utama adalah memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional Pupuk Indonesia. Inovasi di tubuh Pupuk Indonesia juga menjadi prioritas. Dengan direksi baru, diharapkan Pupuk Indonesia dapat lebih agresif dalam memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran dan mencegah terjadinya kebocoran. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan jaminan bahwa pupuk subsidi akan sampai kepada kelompok tani (Gapoktan) yang berhak.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Rudy Mas'ud, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, serta anggota Komisi VI DPR RI lainnya, seperti Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Rieke Diah Pitaloka, dan Ida Fauziyah.

Dalam pertemuan tersebut, selain membahas isu pupuk dan energi, juga dilakukan evaluasi kinerja BUMN lain di Kaltim serta pemetaan kebutuhan daerah dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kaltim sepakat untuk terus menjalin kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Kaltim sebagai lumbung energi, pangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.