Kabupaten Bandung Barat, sebuah wilayah yang lahir dari aspirasi pemekaran, kini menjadi sorotan terkait usulan perubahan nama yang dilontarkan oleh tokoh masyarakat Jawa Barat. Terlepas dari kontroversi yang mungkin menyertainya, sejarah pembentukan kabupaten ini menyimpan perjalanan panjang dan penuh dinamika.

Lahirnya Sebuah Kabupaten

Gagasan untuk membentuk Kabupaten Bandung Barat sebenarnya telah muncul sejak tahun 1990-an, seiring dengan rencana penataan wilayah Jawa Barat. Namun, momentum krusial terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang membuka ruang bagi pemekaran wilayah. DPRD Kabupaten Bandung merespons dengan menyetujui rencana pemekaran pada tahun yang sama.

Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Aspirasi pembentukan Kota Cimahi sempat menghambat laju pemekaran Bandung Barat. Meski demikian, semangat untuk membentuk kabupaten baru terus berkobar. Lahirnya Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB) pada tahun 1999 menjadi motor penggerak utama. FP3KB, yang dipimpin oleh Endang Anwar, berhasil menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Berbagai forum dan kelompok masyarakat, seperti Forum Peduli Bandung Barat, Forum Pemuda Bandung Barat, dan Forum Bandung Barat Bersatu, turut aktif menyuarakan aspirasi. Mereka melakukan lobi ke DPRD hingga menggelar aksi demonstrasi. Pada tahun 2002, seluruh kelompok ini bersatu dalam Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB), semakin memperkuat gerakan.

Perjuangan dan Penetapan

Tekanan publik terus meningkat, termasuk aksi unjuk rasa ribuan orang pada tahun 2004 yang menuntut percepatan pemekaran. Pemerintah Kabupaten Bandung merespons dengan membentuk Tim Teknis Penataan Wilayah, melibatkan para ahli dari perguruan tinggi terkemuka seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Kajian ilmiah yang komprehensif disusun dan diajukan ke DPRD, yang kemudian menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2004.

Setelah melalui proses administrasi yang panjang di tingkat provinsi dan pusat, akhirnya perjuangan masyarakat membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Januari 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat resmi disahkan. Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan pada awalnya, kemudian bertambah menjadi 16 setelah pembentukan Kecamatan Saguling pada tahun 2011.

Peresmian dan Perkembangan

Kabupaten Bandung Barat secara resmi diresmikan pada tanggal 19 Juni 2007 oleh Menteri Dalam Negeri ad interim Widodo AS, yang sekaligus melantik Tjatja Kuswara sebagai Pejabat Bupati. Pemilihan kepala daerah pertama digelar pada tahun 2008, menghasilkan Abubakar dan Ernawan Natasaputra sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Tanggal 19 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012, menggantikan penetapan awal pada 2 Januari. Pusat pemerintahan dibangun secara bertahap dan diresmikan pada tahun 2013. Abubakar kembali terpilih sebagai Bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2013, kali ini dengan Yayat T Soemitra sebagai wakilnya.

Kini, Kabupaten Bandung Barat terus berkembang, menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Usulan perubahan nama menjadi babak baru dalam sejarah kabupaten ini, yang akan menentukan identitas dan citra wilayah di masa depan.