Jakarta Ulurkan Tangan, Siap Dukung Daerah Lain Wujudkan MRT dengan Syarat Finansial Mumpuni
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka diri untuk berkolaborasi dengan daerah lain di Indonesia dalam pengembangan sistem transportasi massal berbasis rel, Moda Raya Terpadu (MRT). Inisiatif ini muncul sebagai bentuk dukungan Jakarta, yang telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengelola MRT, kepada daerah-daerah yang berkeinginan serupa.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kesiapan pihaknya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, termasuk aspek teknis dan pendanaan, asalkan daerah tersebut memiliki kemampuan finansial yang memadai. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/6/2025).
"Untuk daerah lain yang berkeinginan, selama kemampuan finansialnya ada, pemerintah Jakarta akan sharing," ujar Pramono, menekankan bahwa dukungan yang diberikan lebih bersifat konsultatif dan transfer pengetahuan, bukan bantuan dana secara langsung. Jakarta, sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang telah mengoperasikan MRT, siap menjadi mentor bagi daerah lain yang baru memulai proyek serupa.
Bali menjadi salah satu daerah yang telah menjalin komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pengembangan MRT. Pramono mengungkapkan bahwa Pemerintah Bali telah belajar ke Jakarta untuk mewujudkan proyek MRT. Dukungan yang diberikan Jakarta meliputi bantuan teknis dan panduan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk pengelolaan MRT.
Selain Bali, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mematangkan rencana perluasan jaringan MRT hingga ke Tangerang Selatan. Pramono telah menginstruksikan Direktur Utama MRT Jakarta untuk segera berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Banten mengenai potensi kerja sama ini. Ia menargetkan bahwa penyelesaian Fase 2 MRT dari Bundaran HI ke Monas pada tahun 2029 akan semakin memantapkan posisi Jakarta sebagai pengelola transportasi berbasis rel yang kompeten. Setelah itu, Pemprov Jakarta berencana melanjutkan pengembangan Fase 3 dan 4 MRT.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Bali telah menandatangani perjanjian pendahuluan kerja sama pengembangan MRT di Pulau Dewata. Penandatanganan tersebut berlangsung di Denpasar pada Jumat (13/6/2025).
Perjanjian tersebut mencakup kerja sama jasa konsultasi serta pendampingan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Bali. PT MRT Jakarta berkomitmen untuk melakukan alih pengetahuan (knowledge transfer) dan berbagi praktik terbaik (best practices) kepada Pemprov Bali. Dukungan dari Jakarta akan mencakup berbagai kegiatan, seperti workshop teknis, kunjungan studi, dan pendampingan kolaboratif.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menekankan bahwa pembangunan MRT merupakan solusi penting untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di Bali. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan ruang dan aturan adat menjadi kendala dalam pembangunan jalan layang.
"Kami sangat butuh fasilitas MRT ini karena di Bali pembangunan jalan di atas tidak boleh. Kiri-kanan sudah rapat, bukan sekedar rumah biasa tapi bangunan pura dan segala macam," ujar Koster di Denpasar, Jumat (13/6/2025). "Jadi satu-satunya cara adalah pembangunan ke bawah."
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menambahkan bahwa MRT Jakarta memiliki pengalaman yang relevan untuk membantu daerah lain dalam mengembangkan sistem MRT. "Memiliki kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan proyek MRT berbasis rel," ujarnya.
Namun, Rano mengingatkan bahwa pembangunan MRT adalah proyek kompleks yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar.