DPR Mendesak Pemerintah Percepat Pemulangan Ratusan WNI dari Iran di Tengah Konflik Berkecamuk

Komisi I DPR RI menyuarakan urgensi percepatan evakuasi sekitar 380 Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Iran. Desakan ini muncul menyusul meningkatnya eskalasi konflik regional yang melibatkan Iran dan Israel, yang berimplikasi pada peningkatan status keamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran menjadi Siaga 1.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi konflik yang berkembang di Timur Tengah. Menurutnya, keselamatan WNI di Iran harus menjadi prioritas utama. “Situasi konflik di kawasan tersebut tentu sangat memperihatinkan bagi kita semua. Kita minta evakuasi WNI di Iran segera dipercepat,” ujarnya.

Mengingat kompleksitas situasi keamanan, Junico Siahaan menekankan perlunya langkah-langkah evakuasi yang terukur dan cermat. Opsi evakuasi melalui jalur udara dinilai sulit dilakukan karena terganggunya penerbangan sipil akibat konflik. Alternatif evakuasi melalui jalur darat, yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Turki, menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

“Saya dengar evakuasi tidak bisa melalui jalur udara, tetapi lewat darat, melalui Turki dan negara lainnya. Untuk itu, pemerintah harus memastikan agar jalur evakuasi darat benar-benar aman,” tegasnya. Keamanan jalur evakuasi darat menjadi perhatian utama yang harus dijamin oleh pemerintah.

Junico Siahaan juga menyerukan kepada KBRI di Teheran untuk terus memantau kondisi WNI yang berada di wilayah konflik dan memberikan dukungan yang diperlukan. Hal ini termasuk memastikan ketersediaan logistik seperti makanan dan akomodasi, serta memberikan pengawalan di titik-titik perlintasan untuk menjamin keamanan WNI.

Selain itu, koordinasi yang intensif antara KBRI dan pemerintah pusat dianggap krusial dalam menjangkau negara-negara di sekitar Iran. Keterlibatan negara-negara tetangga Iran dalam proses evakuasi diharapkan dapat mempercepat pembukaan akses lintas batas dan memastikan keamanan di setiap titik perlintasan.

Untuk mendukung upaya pemerintah, DPR RI juga akan mengambil peran melalui diplomasi parlemen. Melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat, DPR RI akan menjalin komunikasi informal untuk memfasilitasi proses evakuasi.

“Kita DPR punya GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) dengan parlemen negara-negara lain. Kita akan manfaatkan itu. Kami berharap evakuasi berjalan lancar dan seluruh WNI dapat kembali dengan selamat,” kata Junico.

Junico Siahaan juga mengutuk tindakan agresi yang memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Ia mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, waspada, dan mengikuti instruksi dari KBRI. Persiapan dokumen-dokumen penting dan komunikasi yang berkelanjutan dengan KBRI diharapkan dapat membantu kelancaran proses evakuasi.

Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga Iran untuk mempermudah rencana evakuasi. Peningkatan status siaga di KBRI Teheran mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak dari konflik regional terhadap keselamatan WNI.