Kerja Sama Kejagung dan Kemendes PDT Awasi Dana Desa Rp 71 Triliun dan Program Koperasi Desa Merah Putih

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting terkait pengawasan penggunaan dana desa dan program Koperasi Desa Merah Putih yang akan segera diluncurkan. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif dalam mencegah penyelewengan dana yang mencapai angka fantastis, Rp 71 triliun pada tahun anggaran 2025.

Yandri Susanto menekankan urgensi pengawasan yang ketat atas penyaluran dana desa mengingat besarnya jumlah yang terlibat. Total akumulasi dana desa selama 10 tahun terakhir mencapai Rp 610 triliun, menunjukkan betapa krusialnya pengawasan untuk memastikan seluruh dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Kemendes PDT menyadari keterbatasan kemampuannya untuk mengawasi setiap rupiah yang dialokasikan, sehingga kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, menjadi langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Kegagalan dalam pengawasan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan menghambat pembangunan pedesaan.

Salah satu program yang menjadi fokus pengawasan bersama adalah Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program yang diinisiasi untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa. Dengan masuknya aliran dana yang signifikan ke desa melalui program ini, pengawasan yang efektif menjadi semakin penting untuk mencegah potensi penyimpangan. Mendes PDT khawatir program yang bertujuan mulia ini justru akan disalahgunakan oleh oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab.

Hasil evaluasi Kemendes PDT pada tahun 2024 menunjukkan adanya indikasi penyelewengan dana desa oleh sejumlah oknum kepala desa. Modus penyelewengan beragam, mulai dari penggunaan untuk judi online hingga kepentingan pribadi. Kasus-kasus tersebut menjadi landasan kuat bagi Mendes PDT untuk meminta Kejaksaan Agung melakukan pengawasan yang lebih intensif, baik secara preventif maupun represif. Langkah represif ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang terbukti bersalah dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik kerja sama tersebut dan memastikan Kejaksaan Agung akan memberikan pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan ini meliputi langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan langkah-langkah represif untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Kejagung berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa serta mencegah kebocoran anggaran. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dana desa dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Berikut poin-poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut:

• Pengawasan penggunaan dana desa sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.
• Pengawasan program Koperasi Desa Merah Putih.
• Pencegahan penyelewengan dana desa oleh oknum kepala desa.
• Pendampingan Kejaksaan Agung secara preventif dan represif.
• Komitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Pertemuan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor pengelolaan dana desa dan memastikan pembangunan pedesaan berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat.