Polemik muncul di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah Wakil Gubernur, Erwan Setiawan, melontarkan kritik terhadap Sekretaris Daerah (Sekda), Herman Suryatman. Pernyataan tersebut, yang disampaikan dalam forum terbuka, menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo, menyoroti potensi dampak negatif dari pernyataan tersebut terhadap sinergi kerja di lingkungan eksekutif. Menurutnya, komunikasi yang efektif dan kolaboratif antar pejabat pemerintahan sangat penting untuk menjaga kinerja yang optimal.

Kritik tersebut dilontarkan Erwan saat rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025), ketika menjawab pertanyaan anggota dewan terkait utang Pemprov kepada BPJS Kesehatan. Erwan menyoroti ketidakhadiran Sekda dalam rapat tersebut, serta kehadirannya di kantor.

Pius menekankan bahwa komunikasi antar pimpinan pemerintahan seharusnya dilakukan dengan santun dan mengedepankan kolaborasi. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik seharusnya memiliki dan mematuhi tata cara komunikasi yang elegan, yang disesuaikan dengan konteks hubungan antar pejabat dan berorientasi pada pembangunan sinergi.

"Ada tata cara yang pasti sudah dimiliki dan seharusnya ditaati oleh steep pejabat publik. Bahwa sebaiknya dibangun komunikasi yang elegan, dalam arti disesuaikan dengan konteks hubungan antar pejabat, dan diorientasikan untuk membangun sinergi," kata Pius.

Lebih lanjut, Pius menyoroti potensi munculnya persepsi negatif di mata publik akibat penyampaian kritik secara terbuka. Ia menilai bahwa meskipun teguran tersebut mungkin sah secara birokrasi, namun pendekatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja dan kinerja.

"Sentilan bisa menampilkan relasi kekuasaan yang mungkin secara formal benar, tapi dari sisi ketepatan bisa menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja dan kinerja," ujarnya.

Kritik yang disampaikan dalam forum paripurna juga dinilai rawan menimbulkan berbagai interpretasi. Pius mengingatkan bahwa hal ini dapat memicu spekulasi dan penilaian yang beragam dari berbagai pihak. Ia menambahkan,

"Ini bisa multi persepsi. Mungkin bisa dinilai ada ketegasan untuk mendisiplinkan, tapi juga bisa saja faktor yang lain yang multi tafsir," katanya.

Dalam forum tersebut, Erwan secara terbuka mempertanyakan keberadaan Herman, yang menurutnya kerap absen, baik dalam paripurna maupun aktivitas kantor. Erwan menyatakan:

"Dan juga sekalian tanyakeun kamana wae Sekda gitu. Selama saya Paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DPRD, terima kasih," ujar Erwan.

Merespon kritik tersebut, Sekda Jabar, Herman Suryatman, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dalam paripurna disebabkan oleh penugasan dari Gubernur Jabar. Dia mengatakan sedang mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ke lokasi bencana pergeseran tanah di Pasirmunjul, Purwakarta.

"Hatur uninga, patali jadwal Pak Gubernur sareng disposisi beliau tiasa ditingal di update protokol," jelas Herman.

Bencana tersebut berdampak pada puluhan rumah dan ratusan warga yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Herman menyampaikan permohonan maaf jika kinerjanya kurang memuaskan pimpinan dan warga Jawa Barat.