Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mengambil langkah proaktif dalam upaya pencegahan korupsi di wilayahnya. Ia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal dan mengawasi proyek-proyek daerah sejak tahap awal perencanaan dan pelaksanaan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Inisiatif ini diwujudkan melalui kunjungan Andi Sumangerukka beserta 31 kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra ke kantor KPK di Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Dalam pertemuan itu, Andi Sumangerukka menekankan pentingnya pendampingan KPK dalam proyek-proyek strategis daerah. Ia meyakini bahwa pencegahan korupsi akan lebih efektif jika dilakukan sejak awal, daripada menindak setelah masalah terjadi.

Andi Sumangerukka juga menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kepala daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah pusat, menurutnya, telah memulai langkah-langkah nyata dalam pencegahan korupsi, dan daerah perlu mengikuti secara sinergis.

Mantan Pangdam XIV Hasanuddin ini juga menyoroti pentingnya masukan dan pendampingan dari KPK sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak tersandera oleh persoalan hukum. Ia menekankan bahwa pendekatan pencegahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemahaman hukum, pelibatan KPK dalam perencanaan proyek strategis, serta penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menyambut baik inisiatif Gubernur Sultra tersebut. Ia mengapresiasi kedatangan Andi Sumangerukka dan rombongan, serta menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kunjungan tersebut, para kepala perangkat daerah juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan KPK terkait program kerja yang dilakukan serta persoalan yang dihadapi di unit kerjanya masing-masing. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi risiko korupsi serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.