Minimnya Dokter Spesialis di RSUD Budi Rahayu Magelang: Tantangan Pengadaan SDM dan Infrastruktur Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budi Rahayu di Kota Magelang, Jawa Tengah, tengah menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Ketiadaan dokter spesialis tetap, khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdampak signifikan pada operasional rumah sakit kelas D ini, termasuk akses terhadap bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian Kesehatan. Direktur RSUD Budi Rahayu, Nofi Ahyani, menjelaskan bahwa minimnya minat dokter spesialis untuk menjadi PNS menjadi faktor utama permasalahan ini. Gaji yang tergolong kecil dibandingkan dengan potensi pendapatan di sektor swasta menjadi pertimbangan utama para dokter spesialis. Hal ini diperparah dengan terbatasnya jumlah lulusan dokter spesialis setiap tahunnya, mengingat biaya pendidikan spesialis yang cukup tinggi.

Saat ini, RSUD Budi Rahayu mengandalkan sebelas dokter spesialis mitra yang berstatus tetap di RSUD Tidar dan rumah sakit swasta lainnya di Kota Magelang. Namun, ketergantungan pada dokter spesialis mitra ini menimbulkan sejumlah kendala, terutama dalam hal akses terhadap bantuan pemerintah. Minimnya dokter spesialis tetap juga membatasi kemampuan rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Kebutuhan akan tujuh dokter spesialis di berbagai bidang, seperti penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, patologi genetik, dan radiologi, masih jauh dari terpenuhi. Selain kekurangan SDM, RSUD Budi Rahayu juga menghadapi kendala infrastruktur, terutama lahan yang terbatas, sehingga menyebabkan masalah kapasitas tempat parkir yang tidak memadai.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, RSUD Budi Rahayu memiliki lahan seluas 2.640 meter persegi dan luas bangunan 2.771 meter persegi. Kondisi ini membatasi pengembangan fasilitas rumah sakit ke depannya. Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang, Waluyo, mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan RSUD Budi Rahayu sebagai alternatif layanan kesehatan. Ia berharap hal ini dapat membantu mengurangi beban RSUD Tidar (rumah sakit kelas B) yang seringkali mengalami antrean panjang pasien. Waluyo juga mengakui terbatasnya lahan RSUD Budi Rahayu, khususnya area parkir, sebagai salah satu kendala yang perlu diatasi.

Permasalahan yang dihadapi RSUD Budi Rahayu ini menggarisbawahi pentingnya strategi jangka panjang dalam mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia. Pemerintah daerah dan pusat perlu berkolaborasi untuk menciptakan insentif yang lebih menarik bagi dokter spesialis agar mau bertugas di rumah sakit daerah. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan fasilitas rumah sakit juga menjadi faktor penting dalam menarik minat dokter spesialis untuk bertugas di RSUD Budi Rahayu. Solusi komprehensif diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, guna memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Magelang.

Masalah utama yang dihadapi RSUD Budi Rahayu dapat dirangkum sebagai berikut:

• Kekurangan dokter spesialis tetap (PNS).
• Gaji PNS yang kurang kompetitif dibandingkan sektor swasta.
• Terbatasnya lahan dan fasilitas, khususnya area parkir.
• Sulitnya akses bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian Kesehatan.
• Kebutuhan akan tujuh spesialis di berbagai bidang.