Aksi demonstrasi marak terjadi di berbagai wilayah Jawa Tengah sebagai respons terhadap program Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overloading (ODOL) yang digagas Korps Lalu Lintas Polri. Program ini bertujuan untuk meniadakan truk yang membawa muatan melebihi dimensi dan kapasitas yang telah ditetapkan.

Para pengunjuk rasa yang terdiri dari pengemudi truk menyampaikan aspirasi mereka di sejumlah titik strategis di Jawa Tengah, meliputi Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap implementasi kebijakan zero ODOL yang dinilai memberatkan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik terkait polemik ini. Luthfi menekankan bahwa kebijakan ODOL tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan.

"ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan," ungkap Luthfi dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa sosialisasi yang efektif kepada pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan sangat penting agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Luthfi juga menyoroti pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menerapkan aturan zero ODOL. Ia menekankan bahwa imbauan saja tidak cukup, melainkan perlu adanya dialog dan pemahaman bersama antara pemerintah, aparat kepolisian, dan para pelaku industri transportasi.

"Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat," jelasnya.

Selain menolak aturan zero ODOL, para pengunjuk rasa juga menyuarakan keluhan terkait proses uji emisi kendaraan yang dianggap rumit oleh Dinas Perhubungan. Mereka menuntut agar proses tersebut disederhanakan dan tidak dipersulit.

Dengan adanya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kepolisian daerah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam isu ODOL ini. Pemerintah berupaya mencari jalan tengah agar kebijakan ini dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Kebijakan Zero ODOL ini bukan hanya sekedar penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya dan menjaga infrastruktur dari kerusakan akibat beban berlebih. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.