Prabowo Ungkap Faktor Penghambat Peningkatan Status Ekonomi Masyarakat Miskin

Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan ekonomi sebagai penyebab utama sulitnya masyarakat miskin di Indonesia untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam forum internasional The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) di Rusia.

Menurut Prabowo, akar permasalahan terletak pada penguasaan kekayaan negara oleh segelintir elite yang terdiri dari pengusaha besar, pejabat pemerintah, dan tokoh politik. Praktik kolusi di antara kelompok ini dinilai menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah. Presiden menekankan bahwa model ekonomi yang murni kapitalis maupun sosialis tidak ideal untuk Indonesia. Ia mengusulkan pendekatan jalan tengah yang menggabungkan kelebihan dari kedua sistem tersebut.

Prabowo menjelaskan bahwa sosialisme murni cenderung menciptakan ketergantungan, sementara kapitalisme murni berpotensi menghasilkan ketimpangan yang ekstrem. Oleh karena itu, ia mendorong pemanfaatan inovasi dan inisiatif yang lahir dari sistem kapitalisme, namun dengan intervensi pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

Revisi Metode Perhitungan Kemiskinan oleh Bank Dunia

Bank Dunia melakukan pembaruan metode perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025 dengan menggunakan standar purchasing power parities (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap data kemiskinan di Indonesia. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa.

Dengan menggunakan standar PPP 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25% atau sekitar 194,67 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan dengan perhitungan menggunakan PPP 2017 yang menunjukkan angka kemiskinan sebesar 60,25% atau 171,74 juta jiwa.

Perubahan metodologi ini memberikan gambaran baru mengenai skala kemiskinan di Indonesia dan menyoroti perlunya upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Prabowo Subianto:

• Ketimpangan Ekonomi: Penguasaan kekayaan oleh segelintir elite menghambat pengentasan kemiskinan.
• Model Ekonomi: Menolak kapitalisme dan sosialisme murni, memilih jalan tengah.
• Intervensi Pemerintah: Penting untuk melindungi kelompok rentan dan mengatasi kemiskinan.
• Inovasi dan Inisiatif: Mendorong pemanfaatan kreativitas kapitalisme.

Implikasi dari perubahan metodologi perhitungan kemiskinan oleh Bank Dunia:

• Peningkatan Angka Kemiskinan: Terjadi peningkatan signifikan dalam persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
• Perlunya Evaluasi: Mendesak evaluasi terhadap strategi pengentasan kemiskinan yang ada.
• Fokus pada Ketimpangan: Menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan ekonomi sebagai akar masalah kemiskinan.