Konflik berkepanjangan terkait lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pelalawan, Riau, kembali mencuat. Degradasi hutan yang masif mengancam keberlangsungan ekosistem yang kaya, termasuk populasi gajah yang menjadi ikon kawasan tersebut.

Kondisi TNTN semakin memprihatinkan akibat perambahan hutan secara ilegal. Dari total luas kawasan yang seharusnya dilindungi, hanya sebagian kecil yang tersisa akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, permukiman ilegal, dan bahkan fasilitas publik. Situasi ini memicu protes dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), yang menolak relokasi mandiri dari kawasan tersebut.

Massa yang tergabung dalam AMMP menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau, menyampaikan aspirasi mereka terkait status lahan yang mereka klaim telah ditempati selama puluhan tahun. Mereka menuntut keadilan dan pengakuan hak atas lahan di TNTN.

Di tengah aksi demonstrasi tersebut, Kapolda Riau Irjen (Pol) Herry Heryawan turun langsung untuk mengamankan jalannya aksi dan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan massa dengan Gubernur Riau. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem TNTN, termasuk hak hidup satwa liar seperti gajah.

"Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari gajah-gajah yang tidak bisa berbicara," ujar Kapolda Riau. Ia mengingatkan para demonstran bahwa gajah dan satwa liar lainnya memiliki hak yang sama untuk hidup di habitat alaminya. Kapolda Riau juga mempertanyakan keadilan bagi gajah yang habitatnya dirusak. Menurutnya, jika pendemo meminta keadilan untuk mereka, maka keadilan juga harus diberikan kepada gajah dan satwa liar lain yang juga memiliki hak atas hutan Tesso Nilo.

Kapolda Riau menegaskan bahwa TNTN adalah rumah bagi gajah dan berbagai spesies lain yang terancam punah. Ia mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali dampak perambahan hutan terhadap ekosistem dan satwa liar yang bergantung padanya.

Konflik lahan di TNTN adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum untuk memastikan keberlangsungan ekosistem TNTN dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan harus ditingkatkan. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama dalam mencari solusi alternatif bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TNTN, seperti program relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.