Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program insentif motor listrik hingga tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya berkelanjutan untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di tanah air. Meskipun demikian, detail teknis pelaksanaan program subsidi ini masih dalam tahap finalisasi hingga pertengahan Juni.

Octavianus Dwi, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM), memberikan tanggapan positif terhadap rencana pemerintah ini. Ia menyatakan dukungannya terhadap kehati-hatian pemerintah dalam merancang skema insentif yang efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, keberadaan subsidi akan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat terhadap motor listrik. AHM, sebagai salah satu pemain utama di industri otomotif, siap untuk berpartisipasi aktif dalam program ini.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik sangat responsif terhadap insentif. Ketika subsidi dihilangkan, terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan. Proyeksi pasar untuk tahun 2024, dengan adanya insentif, diperkirakan mencapai 60.000 hingga 70.000 unit. Namun, tanpa insentif, angka tersebut berpotensi merosot menjadi hanya 30.000 hingga 40.000 unit.

Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk skema insentif di tahun 2025. Nilai insentif yang disetujui tetap sebesar Rp 7 juta per unit, namun format penyalurannya mungkin berbeda dari tahun sebelumnya. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemberian diskon melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Implementasi skema ini masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan hukum.

Program subsidi motor listrik telah diimplementasikan pada tahun 2023 dan 2024. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini cukup berhasil dalam meningkatkan penjualan motor listrik dan memperluas penetrasinya di masyarakat. Pemerintah berharap dengan kelanjutan program ini, transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.