Puluhan Kepala Daerah Ikuti Program Retreat di IPDN Jatinangor, Beberapa Absen Karena Alasan Kesehatan dan Berduka
Sebanyak 86 kepala daerah dijadwalkan mengikuti program retreat gelombang kedua yang diselenggarakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan koordinasi antar daerah ini, semula direncanakan dihadiri oleh 93 peserta, namun tujuh di antaranya terpaksa absen.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa sebagian besar kepala daerah yang berhalangan hadir mengajukan izin karena alasan kesehatan. Setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan matang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dispensasi kepada enam kepala daerah tersebut.
Berikut daftar kepala daerah yang tidak dapat mengikuti retreat karena alasan kesehatan:
- Wali Kota Serang, Budi Rustandi
- Bupati Mamberamo Tengah, Yonas Kenelak
- Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno
- Wakil Bupati Buton Tengah, Muhammad Adam Basan
- Wakil Bupati Melawi, Malin
- Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono
Selain alasan kesehatan, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, juga tidak dapat bergabung dalam retreat kali ini karena tengah berduka atas meninggalnya ibunda tercinta.
Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berhalangan hadir pada gelombang kedua ini akan diikutsertakan pada gelombang terakhir retreat yang akan diselenggarakan kemudian. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kepala daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program peningkatan kapasitas yang penting ini.
Retreat kepala daerah gelombang kedua ini akan berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 22 hingga 26 Juni 2025. Para peserta akan berangkat dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta dan menggunakan fasilitas kereta cepat Whoosh menuju Bandung, sebelum melanjutkan perjalanan ke IPDN Jatinangor. Pemilihan moda transportasi kereta cepat ini diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang efisien dan nyaman bagi para kepala daerah.