Kemensos Gandeng Pemda Sukseskan Ekspansi Sekolah Rakyat: 100 Lokasi Baru Ditargetkan
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia guna mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat. Inisiatif yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan penambahan 100 lokasi baru yang akan dioperasikan mulai Agustus hingga September 2025. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico, menyampaikan bahwa dukungan aktif dari Pemda sangat krusial untuk kelancaran program ini.
Robben menjelaskan, program Sekolah Rakyat ini merupakan respons terhadap tingginya angka anak putus sekolah di berbagai daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ratusan ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) belum atau tidak bersekolah. Angka ini melonjak signifikan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), mencapai jutaan anak. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana mayoritas keluarga mengakui kesulitan membiayai kebutuhan sekolah.
Dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025, Robben memaparkan bahwa lokasi tambahan untuk Sekolah Rakyat akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK), baik yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun Pemda. Skema pinjam pakai gedung selama satu tahun akan diterapkan, di mana pemerintah pusat akan merenovasi gedung tersebut dan mengembalikannya dalam kondisi layak guna kepada Pemda setelah masa rintisan.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school, atau sekolah berasrama, yang memberikan pendidikan formal nasional, penguatan karakter, dan literasi digital. Selain itu, siswa juga akan dibekali dengan berbagai keterampilan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan. Program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni.
Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, yang mengamanatkan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Robben menekankan pentingnya dukungan Pemda untuk menyediakan lokasi yang sesuai, dengan kriteria minimal 6,3 hingga 10 hektare. Konsep Sekolah Rakyat akan mengadopsi model SMA Taruna Nusantara, dengan fasilitas lengkap yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan adanya tambahan 100 lokasi baru, total akan ada 200 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Kemensos berharap agar Pemda yang belum bergabung dalam program ini segera berpartisipasi, mengingat dampak positif yang besar bagi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.