Politisi DPR Bantah Tuduhan Suap Usai Video Viral di Media Sosial

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, dari Fraksi Demokrat, membantah keras tuduhan menerima suap setelah beredarnya video yang menampilkan dirinya menerima amplop dalam rapat Komisi VI bersama Pertamina. Video tersebut telah viral di media sosial dan memicu kontroversi publik. Khaeron menegaskan bahwa amplop yang diterimanya bukanlah suap, melainkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang terlambat diberikan oleh sekretariat DPR. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Dalam RDP tersebut, Khaeron menjelaskan kronologi kejadian. Ia menyatakan bahwa rapat dengan Pertamina pada Selasa (11/3/2025) berfokus pada upaya penyelamatan BUMN tersebut dari potensi kerusakan citra dari dalam. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas Pertamina dan menindak tegas oknum yang melakukan tindakan melanggar hukum. Khaeron bahkan secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap penindakan hukum yang tegas bagi pelaku korupsi di Pertamina.

"Saya mengakui sempat mengkritisi praktik-praktik yang merugikan Pertamina," ujar Khaeron. "Saya mendukung penindakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi seberat-beratnya bagi pihak yang terbukti melakukan korupsi, agar ada efek jera." Ia melanjutkan dengan penjelasan mengenai penerimaan amplop yang direkam dalam video viral tersebut. "Amplop tersebut berisi SPPD perjalanan dinas saya. Karena kesibukan saya sebagai pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, saya baru sempat menerima dan menandatanganinya pada saat rapat," jelasnya. Khaeron menambahkan bahwa tidak ada niat buruk atau indikasi penerimaan suap dalam kejadian ini.

Khaeron menyebut penyebaran video tersebut sebagai fitnah yang keji dan upaya untuk melawan upaya perbaikan di tubuh Pertamina. Ia telah melakukan klarifikasi melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) dan TikTok, namun merasa dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar masih sangat terasa.

"Saya menganggap penyebaran video ini sebagai serangan dari pihak-pihak yang berusaha menghambat upaya perbaikan di Pertamina dan negara," tegasnya. Ia melanjutkan, "Media sosial memang bisa menjadi alat yang kejam, penyebaran informasi yang tidak benar dapat berdampak sangat luas dan merusak reputasi seseorang."

Khaeron memberikan ultimatum kepada penyebar video tersebut untuk segera menghapus konten yang dianggap fitnah tersebut. Ia menegaskan kesiapannya untuk melawan tuduhan tersebut melalui jalur hukum jika perlu. "Konten tersebut tidak hanya menyangkut saya pribadi, tetapi juga mencemarkan nama baik Komisi VI dan seluruh anggotanya. Oleh karena itu, saya siap mengambil langkah hukum," tegas Khaeron. Ia juga menambahkan bahwa, di bulan Ramadhan ini, ia berharap penyebar video tersebut dapat bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

Kronologi Kejadian Menurut Herman Khaeron:

• Rapat Komisi VI dengan Pertamina membahas penyelamatan BUMN.
• Sekretariat DPR memberikan SPPD yang terlambat.
• Khaeron menandatangani dan menerima SPPD di meja rapat.
• Video viral di media sosial diklaim sebagai fitnah.
• Khaeron melakukan klarifikasi di media sosial.
• Khaeron memberikan ultimatum agar video dihapus.
• Khaeron siap melawan melalui jalur hukum.