Polemik internal di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencuat ke publik setelah Wakil Gubernur Erwan Setiawan melontarkan kritik terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman terkait kehadirannya di kantor dan rapat paripurna DPRD. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan cepat merespons kritik tersebut, memberikan pembelaan terhadap Sekda Herman dan menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

Dalam keterangannya di Cimahi pada Sabtu (21/6/2025), Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa ketidakhadiran Sekda Herman dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Kamis (19/6/2025) bukan tanpa alasan. Herman, menurut Dedi, sedang menjalankan tugas penting mendampingi Menteri Koordinator (Menko) dalam peninjauan lokasi bencana longsor di Kabupaten Purwakarta. Dedi menekankan bahwa penugasan tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas yang wajar dalam struktur pemerintahan, terutama ketika Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan hadir.

"Kalau Menko harus didampingi sekelas Sekda, itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Jadi harus bagi tugas," tegas Dedi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menepis anggapan bahwa Sekda Herman tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Ia bahkan memberikan pujian, menyebut Herman sebagai sosok yang cerdas, pandai mengambil keputusan, dan seorang eksekutor yang handal. Dedi menekankan bahwa Herman bukanlah tipe pemimpin yang hanya bekerja di balik meja, melainkan terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

"Sekda Jabar itu cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor," ujar Dedi.

Peran Sekda di Mata Gubernur:

• Eksekutor: Dedi Mulyadi melihat Herman sebagai seorang eksekutor yang mampu merealisasikan program-program pemerintah dengan cepat dan efektif.
• Responsif: Dedi mencontohkan bagaimana Herman dengan cepat merespons masalah kebersihan di Kota Bandung, bahkan di tengah peringatan HUT Kota Cimahi.
• Berani: Dedi juga menyoroti keberanian Herman dalam mengambil tanggung jawab dan menghadapi tantangan.

Contoh konkret yang diungkapkan Dedi adalah ketika Herman meneleponnya untuk melaporkan masalah sampah dan kondisi monumen yang kotor di Kota Bandung. Herman bahkan menyatakan kesiapannya untuk membersihkan masalah tersebut sendiri. Dedi mengaitkan responsifitas Herman dengan latar belakangnya sebagai alumni IPDN yang memiliki karakter semi-militer.

"Saya tanya itu kewajiban siapa, dia jawab kewajiban saya, saya bersihkan sekarang. Nah itu. Jadi kebanyakan Sekda itu administratif, tapi karena punya latar belakang semi militer waktu di IPDN, memang dia bukan cuma administratif, tapi orang lapangan," jelas Dedi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyindir Sekda Herman karena jarang terlihat di kantor dan absen dalam rapat paripurna DPRD. Sindiran tersebut muncul saat DPRD menyoroti utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke BPJS Kesehatan senilai Rp 300 miliar. Erwan menilai Sekda sebagai Ketua TAPD seharusnya bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah tersebut.

Sekda Herman sendiri menanggapi sindiran tersebut dengan menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh tugas dinas mendampingi Menko PMK meninjau lokasi bencana di Purwakarta. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tengah menjalankan program reformasi birokrasi dengan pendekatan "sabubukna"—bekerja totalitas dan responsif di lapangan.

"Namanya juga reformasi birokrasi sabubukna, bukan hanya duduk di belakang meja," ujar Herman dalam pernyataan tertulisnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara internal di dalam tubuh eksekutif dan tidak perlu diumbar ke publik melalui forum paripurna.