Revisi Desain Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN: Museum Demokrasi dan Sentuhan India Jadi Sorotan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan revisi desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Revisi ini mengakomodasi sejumlah masukan penting dari Presiden Prabowo Subianto, yang antara lain mencakup pembangunan sebuah museum atau galeri demokrasi di lobi gedung DPR dan penyesuaian desain interior. Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa usulan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperkaya nilai edukatif dan historis bangunan tersebut. Museum atau galeri demokrasi ini, menurut Ibu Diana, diharapkan dapat menjadi ruang publik yang menampilkan perjalanan demokrasi di Indonesia. Konsep ini, yang diusulkan langsung oleh Presiden Prabowo, merupakan bagian integral dari revisi desain interior keseluruhan gedung.

Selain aspek edukatif, Presiden Prabowo juga memberikan masukan terkait desain interior. Beliau terinspirasi dari kunjungannya ke India dan mengusulkan agar desain interior gedung mengadopsi elemen-elemen khas India, khususnya penggunaan kayu yang kental. Penggunaan material kayu ini, kata Ibu Diana, diharapkan dapat menciptakan harmoni antara desain modern dengan kekayaan budaya lokal, mengingat kedekatannya dengan penggunaan kayu dalam arsitektur Indonesia. Presiden Prabowo menilai, pendekatan ini dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan representatif bagi bangunan pemerintahan. Proses integrasi elemen desain India ini telah dikerjakan secara cermat oleh tim desain Kementerian PUPR untuk memastikan keselarasan dengan keseluruhan konsep arsitektur gedung.

Masukan Presiden Prabowo juga menyentuh aspek estetika bangunan. Beliau menyoroti desain atap Gedung Paripurna IKN yang dianggapnya terlalu mewah atau “fancy”. Atas masukan tersebut, tim desain Kementerian PUPR melakukan revisi desain atap. Hasil revisi telah disampaikan kepada Presiden Prabowo, dan telah mendapat persetujuan. Ibu Diana menegaskan bahwa perubahan desain atap tersebut bertujuan untuk menciptakan tampilan yang lebih proporsional dan selaras dengan keseluruhan desain gedung, tanpa mengurangi nilai estetika dan fungsionalitasnya.

Proses revisi desain telah final, dan Kementerian PUPR telah mengirimkan hasil revisi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah mendapat persetujuan dari Menko IPK, berkas akan diserahkan ke Otorita IKN untuk proses selanjutnya, yakni lelang proyek konstruksi. Ibu Diana menambahkan bahwa kementerian akan berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan desain revisi yang telah disetujui, dengan memperhatikan aspek kualitas, efisiensi, dan target waktu penyelesaian.

Berikut poin-poin penting revisi desain:

• Pembangunan museum atau galeri demokrasi di lobi Gedung DPR.
• Integrasi elemen desain interior khas India, terutama penggunaan kayu.
• Revisi desain atap Gedung Paripurna IKN.
• Koordinasi dengan Otorita IKN untuk proses lelang dan pelaksanaan proyek.

Proses revisi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun IKN yang tidak hanya modern dan fungsional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan budaya Indonesia.