Aksi Unjuk Rasa Pengemudi Truk di Jakarta: Menuntut Peninjauan Ulang Regulasi ODOL, Aparat Keamanan Diterjunkan
Ratusan pengemudi truk dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa serentak di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap penerapan aturan Over Dimension Overload (ODOL) yang dinilai memberatkan.
Gelombang demonstrasi ini melibatkan sejumlah organisasi pengemudi truk terkemuka, termasuk Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI). Aksi serentak ini menunjukkan soliditas dan keseriusan para pengemudi dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
Estimasi jumlah pengunjuk rasa mencapai sekitar 500 orang. Pusat aksi di Kemenhub dipusatkan di pintu belakang, tepatnya di Jalan Abdul Muis. Sementara itu, massa lainnya bergerak menuju Gedung DPR RI untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada wakil rakyat.
Guna menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ratusan personel kepolisian. Sebanyak 366 personel disiagakan di sekitar Kemenhub, sementara 386 personel lainnya ditempatkan di area Gedung DPR RI. Kehadiran aparat keamanan diharapkan dapat mengantisipasi potensi gangguan dan memastikan aksi berjalan dengan kondusif.
Tuntutan utama para pengemudi truk adalah agar pemerintah meninjau ulang dan mengkaji kembali regulasi ODOL. Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha transportasi dan mata pencaharian para pengemudi. Para pengunjuk rasa berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR RI.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik, mengingat peran penting sektor transportasi dalam perekonomian. Respons pemerintah terhadap tuntutan para pengemudi truk akan menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan kelancaran distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, DPR RI, dan perwakilan pengemudi truk diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.