Fadli Zon Bahas Proyek Penulisan Sejarah dengan DPR, Progres Diklaim Capai 80 Persen
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, Rabu (2/7/2025), guna membahas secara mendalam mengenai proyek ambisius penulisan ulang sejarah Indonesia.
Pertemuan penting ini akan berlangsung di tengah sorotan publik dan beragam pandangan mengenai urgensi serta metodologi dari proyek tersebut. Fadli Zon menyampaikan informasi ini pada Selasa (1/7/2025) malam di Djakarta Theatre, sembari menambahkan bahwa detail jadwal pertemuan akan segera dikonfirmasi.
Sesuai jadwal yang dirilis oleh pihak DPR, rapat antara Fadli Zon dan Komisi X DPR akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Agenda utama dari pertemuan ini mencakup pemaparan terkait anggaran yang dihasilkan dari relaksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Selain itu, akan dibahas pula rencana kerja, anggaran, serta rencana kerja pemerintah kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2026.
Fokus utama dari pertemuan ini tentu saja adalah kelanjutan proyek penulisan ulang sejarah. Fadli Zon mengklaim bahwa proyek ini telah mencapai progres yang signifikan, diperkirakan sekitar 70 hingga 80 persen. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa dirinya belum menerima naskah final dari proyek tersebut.
"Katanya sudah 70-80 persen. Tetapi, saya belum tahu pasti bagaimana detailnya. Nanti kita lihat bersama," ungkap Fadli Zon.
Lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya belum memiliki informasi yang pasti mengenai pelaksanaan uji publik atas hasil penulisan sejarah yang telah dilakukan. Uji publik ini menjadi krusial untuk memastikan akurasi, objektivitas, dan penerimaan masyarakat terhadap narasi sejarah yang baru.
Politisi dari Partai Gerindra ini menekankan bahwa penulisan ulang sejarah merupakan sebuah upaya kolektif yang melibatkan para akademisi dan profesional di bidang sejarah. Ia dengan tegas menolak anggapan bahwa proyek ini didorong oleh kepentingan politik tertentu.
Menanggapi usulan dari Fraksi PDI-P yang meminta penghentian proyek penulisan ulang sejarah, Fadli Zon menyatakan penolakannya. Ia berpendapat bahwa sejarah merupakan fondasi penting bagi sebuah bangsa dan tidak boleh diabaikan.
"Masa sejarah kita hentikan? Ini adalah proyek negara, yang diinisiasi oleh pemerintah. Hasilnya tentu saja ditulis oleh para sejarawan," tegasnya.
Fadli Zon mengutip amanat dari Presiden Soekarno, yang menekankan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah. Ia meyakini bahwa penulisan ulang sejarah ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai perjalanan bangsa Indonesia.
Menurutnya, proyek ini melibatkan partisipasi aktif dari para sejarawan yang berasal dari 34 perguruan tinggi terkemuka di seluruh Indonesia. Para sejarawan ini dibagi ke dalam tiga wilayah kerja, yaitu wilayah barat, tengah, dan timur, untuk memastikan representasi yang merata dari berbagai perspektif sejarah.
Fadli Zon juga membantah dengan tegas kabar yang beredar mengenai adanya sejarawan yang mengundurkan diri dari proyek ini. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada informasi mengenai pengunduran diri tersebut.
"Tidak ada sejarawan yang mengundurkan diri. Setahu saya tidak ada. Proyek ini melibatkan 34 perguruan tinggi, jadi melibatkan banyak ahli," pungkasnya.
Proyek penulisan ulang sejarah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman sejarah Indonesia yang lebih akurat dan komprehensif, serta memperkuat identitas nasional dan semangat persatuan bangsa. Proses ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat luas, untuk memastikan hasil yang objektif dan bermanfaat bagi generasi mendatang.