Aliansi Ekonom Serukan Reformasi Ekonomi Menyeluruh di Tengah Kekhawatiran Kondisi Darurat

Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), yang terdiri dari ratusan ekonom dan pemerhati ekonomi, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan transformatif guna mengatasi apa yang mereka nilai sebagai situasi darurat ekonomi. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang tekanan ekonomi global dan gejolak domestik.

Dalam konferensi pers virtual yang diselenggarakan baru-baru ini, AEI menyampaikan tujuh desakan utama yang ditujukan kepada pemerintah, yang mencerminkan keprihatinan mendalam tentang arah kebijakan ekonomi dan tata kelola negara. Lili Yan Ing, salah seorang inisiator aliansi tersebut, menyoroti bahwa masalah yang dihadapi saat ini bukanlah kejadian tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kebijakan ekonomi yang kurang tepat, proses pengambilan keputusan yang cacat, dan praktik pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip amanah. Kondisi ini, menurutnya, telah memperburuk ketidakadilan sosial di seluruh negeri.

Berikut adalah poin-poin desakan yang diajukan oleh Aliansi Ekonom Indonesia:

• Optimalisasi Alokasi Anggaran: AEI menyerukan perbaikan menyeluruh dalam alokasi anggaran negara, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan dan program yang benar-benar penting. Mereka mengkritik porsi besar anggaran yang dialokasikan untuk program-program populis tertentu, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih. Aliansi berpendapat bahwa program-program ini mengorbankan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis serta guru.
• Independensi Lembaga Negara: Aliansi menekankan perlunya mengembalikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas berbagai lembaga negara, termasuk Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar lembaga-lembaga ini dilindungi dari intervensi politik dan pengaruh kepentingan tertentu.
• Pembatasan Dominasi Negara: AEI memperingatkan tentang risiko dominasi negara yang berlebihan dalam aktivitas ekonomi, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor swasta dan merugikan pelaku ekonomi lokal. Mereka menyoroti keterlibatan Danantara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penyelenggara ekonomi yang dominan, yang dianggap menciptakan persaingan tidak sehat dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sektor swasta.
• Deregulasi dan Penyederhanaan Birokrasi: Aliansi mendesak pemerintah untuk melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, serta menyederhanakan birokrasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif. Mereka menyerukan pencabutan kebijakan perdagangan yang diskriminatif dan distortif, seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kuota impor, serta pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.
• Penanganan Ketimpangan: AEI menekankan perlunya memprioritaskan kebijakan yang mengatasi ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mereka merekomendasikan integrasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, dan pemberantasan judi online lintas negara.
• Kebijakan Berbasis Bukti: Aliansi mendesak pemerintah untuk mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan keputusan. Mereka juga menyerukan pemberantasan program-program populis yang mengganggu stabilitas dan kehati-hatian fiskal.
• Peningkatan Kualitas Institusi: AEI menekankan pentingnya meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, dan menyehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi. Hal ini mencakup pemberantasan konflik kepentingan dan perburuan rente.

AEI menekankan bahwa reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.