DPR Usut Tuntas Kasus Pemalsuan dan Pengurangan Takaran Minyakita: Tiga Komisi Terlibat

Polemik minyak goreng curah bersubsidi Minyakita yang diduga dipalsukan dan takarannya dikurangi terus bergulir. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa tiga komisi di Dewan Perwakilan Rakyat akan menindaklanjuti temuan tersebut secara menyeluruh. Penanganan kasus ini melibatkan Komisi XII yang membidangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengingat keterkaitannya dengan produksi, Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan terkait distribusi dan peredaran Minyakita, serta Komisi III yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum.

"Persoalan Minyakita ini multisektoral," ujar Adies kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025). "Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang solid antar komisi untuk memastikan penyelidikan dan penindakan berjalan efektif dan menyeluruh." Adies menjelaskan bahwa saat ini kepolisian tengah melakukan pendalaman investigasi atas dugaan pemalsuan dan pengurangan takaran Minyakita. Informasi awal menunjukkan indikasi manipulasi terjadi di beberapa wilayah. Namun, pihak DPR menginginkan data yang lebih komprehensif untuk memastikan sebaran kasus ini, apakah hanya terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek atau meluas ke seluruh Indonesia. "Kami akan mengumpulkan data lengkap untuk menentukan langkah strategis selanjutnya," tegas Adies. DPR menekankan pentingnya mengungkap jaringan pelaku dan memastikan bahwa pelaku diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah DPR ini merupakan respons atas temuan penyimpangan yang sebelumnya diungkap oleh pihak Kepolisian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyatakan bahwa Polri sedang mendalami temuan isi produk Minyakita yang tidak sesuai takaran, menyusul temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 8 Maret 2025. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Jakarta, Amran menemukan Minyakita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750-850 mililiter. "Polri tengah melakukan penyelidikan dan kemungkinan akan melakukan penegakan hukum," kata Sigit kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025). Selain itu, juga ditemukan kasus pemalsuan label Minyakita.

Pernyataan Kapolri ini bertolak belakang dengan klaim Menteri Perdagangan Budi Susanto yang sebelumnya menyatakan tidak ada lagi kecurangan terkait produk Minyakita. Perbedaan pernyataan dari pejabat pemerintah ini semakin memperkuat urgensi investigasi parlemen untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan akuntabel mengenai permasalahan Minyakita. Komisi III DPR akan berperan aktif dalam berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan. Melalui kerja sama antar lembaga ini, diharapkan kasus pemalsuan dan pengurangan takaran Minyakita dapat terselesaikan secara tuntas, dan pelaku dapat dijerat hukum serta masyarakat terlindungi dari praktik curang dalam penjualan barang kebutuhan pokok.

DPR berkomitmen untuk mengawal proses hukum hingga tuntas agar kasus ini tidak terulang kembali. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memastikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai bagi masyarakat.

Berikut poin-poin penting yang akan diusut oleh DPR:

• Skala dan sebaran kasus pemalsuan dan pengurangan takaran Minyakita di Indonesia.
• Jaringan pelaku dan motif di balik praktik tersebut.
• Proses produksi dan distribusi Minyakita yang berpotensi menjadi celah manipulasi.
• Langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
• Koordinasi yang lebih erat antara DPR, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM.