Pemerintah Prioritaskan Tiga Langkah Strategis Tanggulangi Bencana Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko PMK Pratikno menyampaikan fokus pemerintah dalam penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah. Hal ini disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi secara daring pada Selasa (4/3/2025). Pertemuan tersebut membahas secara rinci langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dan memulihkan infrastruktur yang rusak. Pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat, meliputi evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan infrastruktur.

Pratikno menjelaskan tiga fokus utama penanganan bencana ini. Pertama, prioritas utama adalah penyelamatan warga terdampak melalui proses evakuasi yang terorganisir dan penyediaan tempat pengungsian yang aman dan layak huni. Proses ini melibatkan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, dan relawan. Tahap evakuasi ini bukan hanya sekedar pengungsian, tetapi juga mencakup aspek keamanan dan kesehatan para pengungsi. Keberadaan posko kesehatan di tempat pengungsian dan akses kesehatan bagi masyarakat di rumah penduduk juga merupakan prioritas penting.

Kedua, pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Hal ini terutama krusial mengingat bulan Ramadhan yang menuntut ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok lainnya yang memadai. Distribusi bantuan logistik secara tepat sasaran dan efisien menjadi perhatian khusus, mengingat kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat. Ketepatan sasaran dan kecepatan penyaluran bantuan sangat krusial untuk menghindari potensi hambatan distribusi yang dapat memicu masalah sosial.

Ketiga, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pemulihan infrastruktur dan pemukiman. Pemulihan ini mencakup perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat banjir. Tahap pemulihan ini memerlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melibatkan peran aktif masyarakat untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan proses perbaikan. Upaya ini akan mencakup evaluasi kerentanan wilayah terhadap bencana dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana.

Dalam upaya penanganan darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan sebagai koordinator utama, mengoordinasikan seluruh pihak terkait, termasuk TNI, Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya. Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan efisien. Kecepatan respons dan koordinasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam menangani dampak bencana ini.

Sebagai upaya mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah yang rawan banjir. Selain itu, imbauan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan juga terus digalakkan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana dan langkah-langkah mitigasi sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian dan korban jiwa di masa mendatang. Rakor yang dihadiri oleh perwakilan BNPB, Basarnas, BMKG, serta pemerintah daerah terkait menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang solid antar berbagai pihak dalam penanganan bencana ini.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wali Kota Depok Supian Suri, perwakilan BPBD DKI Jakarta, BPBD Jawa Barat, BPBD Kota Tangerang, BPBD Banten, BPBD Bogor, serta unsur dari TNI dan Polri. Kehadiran perwakilan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani bencana secara terpadu dan menyeluruh.