Penangkapan Mantan Presiden Filipina dan Kunjungan Wakil Presiden ke Belanda

Pada Selasa, 11 Maret 2025, dunia menyaksikan penangkapan Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina, atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penangkapan ini terkait investigasi atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks 'perang melawan narkoba' yang kontroversial selama masa pemerintahannya (2016-2022). Duterte langsung diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi proses hukum internasional. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya ICC untuk meminta pertanggungjawaban atas ribuan kematian yang terjadi selama kampanye anti-narkoba tersebut.

Keesokan harinya, Rabu, 12 Maret 2025, Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte, tiba di Belanda. Kantor Wakil Presiden menyatakan keberangkatan Sara Duterte ke Amsterdam dalam sebuah pernyataan resmi, namun detail agenda dan durasi kunjungannya masih dirahasiakan. Keberadaan Sara Duterte di Belanda, berbarengan dengan penahanan ayahnya, telah memicu spekulasi publik, meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait hubungan antara kedua peristiwa tersebut.

Tim hukum Duterte, yang dipimpin oleh mantan Menteri Tenaga Kerja, Silvestre Bello, menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk mendampingi mantan presiden tersebut. Bello menjelaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan lokasi penahanan Duterte dan segera memberikan bantuan hukum yang dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa berbagai opsi hukum sedang dikaji dan akan dipertimbangkan secara matang.

Di tengah situasi ini, Veronica Duterte, putri bungsu Rodrigo Duterte, berencana mengajukan permohonan habeas corpus kepada Mahkamah Agung Filipina. Langkah ini, menurut Salvador Panelo, mantan penasihat hukum Duterte, bertujuan untuk menekan pemerintah agar memulangkan ayahnya dari Den Haag. Permohonan ini menambah kompleksitas situasi hukum yang dihadapi keluarga Duterte.

Kontroversi Perang Melawan Narkoba

Program 'perang melawan narkoba' yang dijalankan Duterte selama enam tahun pemerintahannya menuai kontroversi besar. Meskipun kepolisian Filipina mencatat sekitar 6.200 kematian dalam operasi anti-narkoba, organisasi hak asasi manusia (HAM) memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi, mencapai ribuan kematian misterius, khususnya di daerah kumuh. Beberapa korban bahkan diduga telah masuk dalam 'daftar pengawasan' komunitas setelah mengikuti program rehabilitasi narkoba.

Pada tahun 2019, Duterte menarik Filipina dari keanggotaan ICC setelah mahkamah tersebut memulai penyelidikan atas kebijakan perang melawan narkoba. Namun, ICC menegaskan yurisdiksinya tetap berlaku atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan Filipina dari traktat tersebut.

Reaksi Internasional

Penangkapan Duterte disambut positif oleh berbagai organisasi HAM internasional. Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, menyatakan bahwa penangkapan dan pemindahan Duterte ke Den Haag merupakan langkah maju dalam penegakan keadilan dan memberikan harapan bagi para korban dan keluarga mereka. Peristiwa ini juga dianggap sebagai pesan bagi para pelanggar HAM di seluruh dunia bahwa mereka pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Situasi ini masih terus berkembang dan menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum di ICC serta langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum Duterte dan keluarga.