Program Sekolah Rakyat: Menjangkau 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Wujudkan Pendidikan Inklusif

Inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendirikan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program yang menargetkan 35 kabupaten/kota ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (12/3/2025), menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan program ambisius ini. Gus Ipul menyampaikan harapan agar setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang dapat menampung setidaknya 1.000 siswa miskin.

Sekolah Rakyat yang akan dibangun mengadopsi konsep boarding school atau sekolah berasrama, serupa dengan pondok pesantren. Model ini dipilih untuk memastikan aksesibilitas pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mungkin tinggal di daerah terpencil. Konsep ini sudah diujicoba di 50 lokasi di Indonesia dan terbukti efektif. Pemerintah pusat berkomitmen untuk menyediakan seluruh tenaga pengajar dan kurikulum, memastikan kualitas pendidikan yang terstandarisasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan berperan aktif dalam merekrut dan menyeleksi guru-guru yang berkualitas, serta merancang kurikulum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Jenjang pendidikan yang ditawarkan meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap lokasi Sekolah Rakyat membutuhkan lahan seluas 5-10 hektare.

Sebagai tahap awal, empat lokasi di Jawa Tengah akan menjadi pilot project program ini. Keempat lokasi tersebut merupakan sentra pelayanan Kemensos, yaitu Pati, Solo, Temanggung, dan Magelang. Pembangunan Sekolah Rakyat akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah daerah diharapkan turut berpartisipasi dengan menyediakan lahan atau bangunan yang dapat direvitalisasi menjadi Sekolah Rakyat. Meskipun besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam proses penghitungan, komitmen pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan infrastruktur sekolah sudah dipastikan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik inisiatif Kemensos dan menyatakan kesiapan sejumlah daerah di Jawa Tengah untuk menyediakan lahan. Beberapa bupati dan wali kota telah mempersiapkan lahan seluas 5 hektare bahkan lebih untuk menunjang pembangunan Sekolah Rakyat. Verifikasi lahan akan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum pembangunan dimulai. Kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini dalam meningkatkan akses pendidikan dan mewujudkan pemerataan pendidikan di Jawa Tengah.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, membuka peluang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas, diharapkan angka putus sekolah di Jawa Tengah dapat ditekan, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat semakin meningkat.