Prioritas Pemprov DKI: Peningkatan KJP dan KJMU Gantikan Program Sarapan Gratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil keputusan strategis untuk mengalokasikan ulang anggaran program sarapan gratis. Dana tersebut kini diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Keputusan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada Rabu (12/3/2025). Menurut Gubernur, langkah ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan mendesak warga Jakarta saat ini, terutama terkait akses pendidikan.

Gubernur menjelaskan bahwa peningkatan nominal bantuan KJP menjadi Rp705.000 per bulan dari sebelumnya Rp520.000 merupakan langkah krusial. Penyaluran dana KJP yang sebelumnya mengalami kendala juga ditargetkan tuntas pada Maret atau paling lambat April 2025. Selain peningkatan nominal, Pemprov DKI juga berupaya mempercepat proses pencairan bantuan. Hal ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat dan memastikan kelancaran pendidikan anak-anak Jakarta.

Program KJMU juga turut mendapatkan perhatian khusus. Kendala yang sebelumnya dialami program beasiswa mahasiswa ini akan diatasi dengan peningkatan signifikan. Pramono Anung menegaskan bahwa mahasiswa penerima KJMU akan mendapatkan beasiswa hingga lulus kuliah, dengan syarat pemenuhan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum yang telah ditentukan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan peningkatan jumlah penerima KJMU dari 15.000 menjadi 20.000 pada tahun depan. Dengan demikian, lebih banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Meskipun program sarapan gratis dihentikan, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk meningkatkan akses anak sekolah terhadap makanan bergizi. Strategi yang dijalankan adalah melalui renovasi kantin sekolah. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantin yang lebih layak dan mendukung program makan bergizi yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Renovasi kantin sekolah diharapkan mampu menyediakan makanan bergizi yang terjangkau dan mudah diakses bagi para siswa.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai renovasi kantin sekolah sebagai solusi tepat untuk mempercepat implementasi program MBG (Makanan Bergizi). Saat ini, Jakarta memiliki 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun baru 33 unit yang beroperasi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 42 unit dalam waktu dekat. Kantin sekolah yang telah direnovasi akan dimaksimalkan sebagai SPPG, baik untuk melayani siswa di sekolah tersebut maupun sekolah-sekolah di sekitarnya. Dengan demikian, sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan gizi anak sekolah di Jakarta.

• Peningkatan nominal bantuan KJP.
• Percepatan penyaluran dana KJP.
• Peningkatan jumlah dan durasi beasiswa KJMU.
• Renovasi kantin sekolah untuk mendukung program makan bergizi.
• Peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).