Ketahanan Pangan Nasional: Indonesia Jaga Surplus Beras di Tengah Krisis Global

Ketahanan Pangan Nasional: Indonesia Jaga Surplus Beras di Tengah Krisis Global

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, baru-baru ini melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan ketahanan pangan nasional dan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Laporan tersebut menekankan komitmen pemerintah untuk mempertahankan surplus produksi beras di tengah krisis pangan global yang tengah melanda sejumlah negara di kawasan Asia dan sekitarnya. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting terkait strategi jangka pendek dan panjang dalam mengamankan sektor pertanian Indonesia.

Berdasarkan data yang disampaikan Wamentan, proyeksi produksi beras nasional hingga April 2025 diperkirakan surplus sebesar 2,8 hingga 3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan menekankan pentingnya keberlanjutan tren positif ini. Situasi ini kontras dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan bahkan Jepang yang saat ini tengah menghadapi krisis beras. "Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangannya," tegas Sudaryono dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada keberhasilan jangka pendek, tetapi juga merancang strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Target yang dicanangkan adalah mempertahankan surplus produksi beras minimal 5-6 juta ton per tahun, sehingga Indonesia dapat sepenuhnya lepas dari ketergantungan impor beras. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Dengan produksi beras nasional yang saat ini mencapai kisaran 30-31 juta ton per tahun, surplus tersebut dinilai krusial untuk menjamin keamanan pangan dan stabilitas harga.

Salah satu strategi kunci yang dibahas adalah percepatan siklus tanam. Pemerintah mendorong para petani untuk mempercepat proses pasca panen, pengolahan lahan, dan penanaman kembali. Target idealnya adalah mencapai tiga kali panen dalam setahun. "Waktu jeda antara panen dan pengolahan lahan harus diminimalisir," ujar Sudaryono, menekankan pentingnya efisiensi waktu dalam siklus pertanian.

Selain peningkatan produksi, pertemuan tersebut juga membahas peran strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam menunjang keberhasilan program ketahanan pangan. Koperasi ini diharapkan dapat berperan sebagai penyalur hasil pertanian dan penyedia kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau. Hal ini diyakini dapat memperkuat posisi petani dan mencegah eksploitasi oleh tengkulak.

Terkait harga beras di pasar regional ASEAN yang masih relatif tinggi, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan operasi pasar dan melakukan pemotongan rantai distribusi. Kerja sama dengan Bulog dan Kantor Pos akan dimaksimalkan untuk menjamin distribusi beras yang efisien dan harga yang terjangkau bagi konsumen, tanpa merugikan petani. "Dengan pemotongan rantai distribusi, kita berharap harga beras tetap terkendali, menguntungkan petani, dan terjangkau bagi masyarakat," pungkas Sudaryono.

Pemerintah menyadari bahwa menjaga ketahanan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kerja sama antara pemerintah, petani, dan koperasi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan krisis pangan global dan memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan terjangkau.