Pemprov Jabar dan BMKG Kolaborasi Antisipasi Bencana: Pengadaan Radar Cuaca Modern

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah proaktif dalam upaya mitigasi bencana alam dengan berkolaborasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kolaborasi ini berfokus pada pengadaan dan instalasi sistem radar cuaca canggih di wilayah Jawa Barat. Langkah ini dipicu oleh tingginya kerentanan Jawa Barat terhadap berbagai bencana alam, yang digambarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai "minimarket bencana".

Dalam kunjungannya ke Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025), Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang handal untuk meminimalisir dampak bencana. Beliau menjelaskan bahwa investasi dalam teknologi deteksi dini bencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya. Meskipun detail anggaran pengadaan radar cuaca modern dari BMKG belum dipublikasikan, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Inisiatif ini, menurut beliau, merupakan bagian dari "tobat ekologi", sebuah komitmen untuk memperbaiki kesalahan masa lalu yang berkontribusi pada peningkatan risiko bencana.

Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan pembelajaran yang diperolehnya dari BMKG terkait penyebab bencana alam di Jawa Barat, khususnya banjir besar di Bekasi beberapa waktu lalu. Penjelasan BMKG menunjukkan bahwa intensitas curah hujan yang relatif rendah (20-30 mm) pun dapat memicu bencana longsor dan banjir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Degradasi hutan: Hilangnya tutupan hutan, baik di Sukabumi maupun daerah lainnya, akibat konversi lahan untuk pertanian dan pertambangan, telah mengurangi daya serap air tanah dan meningkatkan kerentanan terhadap longsor.
• Penyempitan sungai: Pembangunan di bantaran sungai dan penyempitan alur sungai telah mengurangi kapasitas sungai dalam menampung debit air, sehingga meningkatkan risiko banjir.
• Sampah: Pembuangan sampah ke sungai semakin memperparah masalah dan menyumbat aliran sungai.

Gubernur Dedi Mulyadi juga secara tegas menyatakan bahwa berbagai praktik pembangunan dan kebiasaan masyarakat turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana. Ia mencontohkan, perencanaan tata ruang yang kurang memperhatikan aspek mitigasi bencana, kebijakan perizinan pembangunan yang kurang ketat, pembangunan jembatan yang tidak memperhitungkan aspek keamanan, dan perusakan hutan. Semua faktor ini, menurut beliau, merupakan faktor penentu dalam peningkatan frekuensi dan intensitas bencana di Jawa Barat. Oleh karena itu, pengadaan radar cuaca modern diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi yang komprehensif untuk menghadapi tantangan tersebut. Integrasi data dari radar canggih ini dengan sistem peringatan dini yang terintegrasi akan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda masyarakat Jawa Barat.

Kesimpulannya, kolaborasi antara Pemprov Jabar dan BMKG dalam pengadaan radar cuaca modern merupakan langkah signifikan dalam upaya mitigasi bencana di Jawa Barat. Langkah ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya perubahan perilaku dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan untuk menciptakan Jawa Barat yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.