Program Sarapan Gratis DKI Jakarta Berubah: Fokus pada Peningkatan Kualitas Gizi dan KJP

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan perubahan signifikan terhadap program sarapan gratis yang sebelumnya dicanangkan. Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (12/3/2025), diputuskan bahwa program tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana awal. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi dan diskusi mendalam mengenai strategi optimal dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap gizi bagi anak-anak di Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa program sarapan gratis akan dirombak total dan diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap program MBG, termasuk dengan mengalokasikan tambahan anggaran guna menjamin keberhasilannya. Dengan demikian, program MBG akan menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi bagi pelajar, khususnya di tingkat PAUD dan SD.

"Alih-alih menjalankan program sarapan gratis secara independen," ujar Pramono, "kami berfokus pada kolaborasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat melalui program MBG. Ini akan memastikan distribusi sumber daya yang lebih efisien dan merata." Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan bersama yaitu peningkatan kualitas gizi anak-anak Jakarta.

Sebagai bentuk kompensasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk meningkatkan cakupan dan manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pramono menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan KJP menjadi prioritas utama Pemprov DKI. "Anggaran yang tadinya untuk sarapan gratis akan kita gunakan untuk memperluas jangkauan KJP dan mengatasi masalah yang selama ini menjadi kendala," tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan berfokus pada peningkatan kualitas fasilitas pendukung program MBG. Pembenahan infrastruktur kantin sekolah menjadi salah satu fokus utama. Hal ini sejalan dengan target BGN untuk meningkatkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta dari 33 menjadi 791. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa kerjasama dengan Pemprov DKI akan mempercepat pencapaian target tersebut. "Renovasi kantin sekolah akan menjadi bagian integral dari program MBG," ujar Dadan.

Pertemuan antara Gubernur Pramono dan Kepala BGN Dadan menghasilkan kesepakatan yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pemenuhan gizi anak. Program MBG dan peningkatan kualitas KJP merupakan dua pilar utama dalam strategi baru ini. Dengan mengoptimalkan sumber daya dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan kualitas gizi dan akses pendidikan bagi anak-anak di Jakarta akan meningkat secara signifikan.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta: * Meningkatkan dukungan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat. * Mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk meningkatkan cakupan dan manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). * Memperbaiki kualitas kantin sekolah di seluruh Jakarta. * Bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.