Sekolah Rakyat: Inisiatif Pemerintah Pusat Dorong Kesetaraan Pendidikan di Jawa Tengah dan Nasional

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, baru-baru ini mengumumkan perkembangan pesat program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Mensos Gus Ipul mengungkapkan bahwa program ini diproyeksikan beroperasi penuh dalam waktu kurang dari tiga bulan. Pernyataan ini disampaikan setelah serangkaian pertemuan dan diskusi intensif dengan kepala daerah di Jawa Tengah, termasuk bupati dan wali kota, guna membahas kesiapan infrastruktur dan lokasi pembangunan.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Proses persiapan yang berlangsung intensif meliputi penyusunan rancangan Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden, perumusan cetak biru program, serta pembentukan tim formatur yang bertugas mengawasi implementasi program. Selain itu, rekrutmen tenaga pendidik dan pendaftaran siswa juga sedang dilakukan secara paralel untuk memastikan kesiapan operasional sekolah.

Strategi pembangunan Sekolah Rakyat sendiri akan mengadopsi tiga pendekatan. Pertama, pemanfaatan aset gedung pemerintah yang telah ada, baik milik pemerintah pusat maupun daerah. Pendekatan kedua adalah revitalisasi aset eksisting yang representatif, dengan proses verifikasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan sekolah. Pendekatan ketiga, yang merupakan opsi terakhir, adalah pembangunan gedung baru di atas lahan minimal lima hingga sepuluh hektar. Target pembangunan tahun ini adalah 200 sekolah, dengan pendanaan 100 sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 100 sekolah lainnya dari berbagai sumber bantuan.

Saat ini, sudah terdapat 67 lokasi yang siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat, meningkat dari 53 lokasi yang sebelumnya dilaporkan kepada Presiden. Dari jumlah tersebut, 41 lokasi merupakan aset Kementerian Sosial (Kemensos) yang tersebar di berbagai sentra dan balai. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal implementasi program ini. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Sekolah Rakyat dirancang berbeda dengan sekolah umum pada umumnya. Sekolah ini dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan mengadopsi sistem boarding school (asrama) dengan pengawasan dan pembinaan 24 jam. Kurikulumnya akan menggabungkan standar nasional dan internasional, dengan penekanan pada pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara. Yang membedakan lagi, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung sepenuhnya oleh negara, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program ini. Beliau menyambut baik inisiatif Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Dukungan ini meliputi penyediaan lahan dan koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Keberhasilan program Sekolah Rakyat ini bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan berbagai pihak, untuk memastikan terwujudnya pendidikan berkualitas dan setara bagi seluruh anak bangsa.