Kredit Himbara untuk Kopdes Merah Putih: Potensi Risiko dan Tantangan Profitabilitas

Pemerintah tengah gencar mendorong pembentukan 70.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan rencana peresmian pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Program ambisius ini melibatkan suntikan modal awal signifikan, berkisar Rp 3-5 miliar per Kopdes, yang bersumber dari dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Himbara ditugaskan untuk mendanai Kopdes Merah Putih melalui skema kredit dengan tenor 3-5 tahun, guna memastikan operasional koperasi berjalan optimal sejak awal. Namun, langkah strategis ini memicu pertanyaan mengenai potensi dampaknya terhadap profitabilitas perbankan.

Arianto Muditomo, pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi penurunan profitabilitas bank Himbara akibat penyaluran kredit kepada Kopdes Merah Putih. Ia menekankan bahwa jika skema pembiayaan lebih mengutamakan misi sosial ketimbang prinsip komersial, maka profitabilitas bank berpotensi tertekan. Bank swasta, yang lebih fleksibel dalam menetapkan suku bunga dan kebijakan kredit, diprediksi akan memiliki daya saing lebih tinggi dalam menarik segmen pasar serupa. Namun, Arianto juga mengakui bahwa dengan pengelolaan yang efisien dan jaminan pemerintah yang memadai, Himbara masih berpeluang mempertahankan stabilitas profitabilitasnya.

Risiko utama yang diidentifikasi adalah potensi peningkatan rasio NPL (Non-Performing Loan) atau kredit bermasalah. Hal ini dapat terjadi jika skema penyaluran kredit tidak diimbangi dengan mitigasi risiko yang tepat dan penerima manfaat memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengembalikan kredit. Namun, Arianto menjelaskan bahwa mekanisme penjaminan atau subsidi pemerintah dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan mengendalikan dampaknya terhadap NPL Himbara.

Lebih lanjut, perlu dipertimbangkan strategi yang tepat dalam mengelola program ini. Penting untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan penyaluran kredit dilakukan secara transparan dan akuntabel. Evaluasi berkala terhadap kinerja Kopdes Merah Putih juga krusial untuk mengidentifikasi permasalahan dan melakukan langkah korektif yang diperlukan. Transparansi data dan monitoring yang ketat terhadap penggunaan dana menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari jumlah Kopdes yang terbentuk, namun juga dari dampak ekonomi riil yang dirasakan oleh masyarakat dan keberlanjutan usaha koperasi tersebut.

Program ini, meskipun berpotensi memberikan dampak positif pada perekonomian pedesaan, menuntut perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang terukur. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, Himbara, dan koperasi sendiri akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini, serta meminimalisir risiko yang mengancam profitabilitas perbankan.