Kasus Pencabulan Anak oleh Kapolres Ngada: Desakan DPR dan Langkah Polri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan dan proses pidana terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman, Kapolres Ngada non-aktif yang tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur dan penyalahgunaan narkoba. Sahroni menekankan perlunya tindakan cepat dan tanpa kompromi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum perwira tersebut. Pernyataan tegas ini disampaikan Sahroni pada Rabu (12/03/2025), menyatakan bahwa tindakan Fajar telah mencoreng citra institusi Polri dan menuntut hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Lebih jauh, Sahroni mengusulkan langkah preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia meminta Divisi Propam Polri untuk melakukan tes narkoba secara acak terhadap seluruh kapolres di Indonesia. Sahroni menegaskan bahwa setiap kapolres yang terbukti positif mengonsumsi narkoba harus langsung dipecat tanpa toleransi. Menurutnya, tidak ada ruang untuk pembelaan atau kesempatan kedua bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran berat, bahkan sekecil apapun. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan integritas dan moralitas di tubuh Polri.

Kasus ini bermula dari temuan video pelecehan seksual di situs porno Australia, yang kemudian mengarah pada terungkapnya keterlibatan Kapolres Ngada. Mabes Polri, melalui Kadiv Humas Irjen Pol Sandi Nugroho, telah memastikan akan menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu, sejalan dengan komitmen yang telah diungkapkan oleh Kapolri. Meskipun proses pemeriksaan masih berlangsung, Polri memastikan akan memberikan update terkait perkembangan kasus ini melalui Divisi Propam.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan internal dan penegakan hukum yang ketat di tubuh Polri. Ketegasan dalam menangani kasus pencabulan anak dan penyalahgunaan narkoba di kalangan kepolisian menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Transparansi dalam proses penyidikan dan penindakan juga dibutuhkan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Langkah-langkah konkret yang diambil Polri dalam menangani kasus ini akan menjadi barometer efektivitas reformasi internal kepolisian. Hal ini menjadi krusial untuk memulihkan citra Polri yang belakangan tercoreng oleh beberapa kasus serupa.

Langkah-langkah yang Diusulkan:

• Pemecatan dan proses pidana terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman.
• Tes narkoba secara acak terhadap seluruh kapolres.
• Pemecatan langsung kapolres yang terbukti positif narkoba.
• Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, dibutuhkan upaya yang lebih sistematis untuk mencegah dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, guna memastikan institusi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.