Pilkada Serentak dan Pemilu 2024: Beban Kerja Pengawas Pemilu Terlalu Berat

Dekatnya jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2024 telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait efektivitas pengawasan pemilu. Hal ini diungkapkan oleh pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, yang menyoroti dampak signifikan dari penumpukan beban kerja terhadap pengawas pemilu. Beliau menekankan bahwa jadwal yang berhimpitan tersebut telah mengganggu fokus dan kinerja pengawas dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Dalam sebuah diskusi yang bertajuk 'Ngabuburit Pengawasan Bawaslu' pada Rabu, 12 Maret 2025, Titi Anggraini menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak hanya sembilan bulan setelah Pilpres dan Pileg telah menciptakan tumpukan tugas yang luar biasa bagi para pengawas. Kondisi ini menyebabkan terganggunya pengawasan terhadap tahapan-tahapan krusial Pilkada. Pengawas pemilu yang seharusnya mampu berkonsentrasi penuh pada setiap tahapan, kini harus terbebani oleh banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini berisiko menurunkan kualitas pengawasan dan berpotensi menimbulkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Lebih lanjut, Titi Anggraini mencontohkan bagaimana irisan tahapan, misalnya proses pencalonan perseorangan, menyebabkan pengawas pemilu harus membagi fokus dan energi mereka. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan yang seharusnya komprehensif dan mendalam menjadi terbagi dan kurang efektif. Ia menekankan bahwa beban kerja yang berlebihan ini dapat mengurangi efektivitas kerja pengawas pemilu, dan menghambat tercapainya tujuan pengawasan yang profesional dan independen.

"Jadwal Pilkada yang berdekatan dengan Pilpres dan Pileg membuat tumpukan beban dan mengganggu fokus kerja pengawas pemilu. Karena ada irisan dengan proses pencalonan, misalnya, kerja yang seharusnya fokus menjadi tidak fokus," jelas Titi. Ia bahkan berpendapat bahwa dengan jadwal yang demikian, tujuan pengawasan oleh lembaga independen yang profesional menjadi terdistorsi. Titi mendesak agar di masa mendatang, Pilkada Serentak tidak lagi diselenggarakan pada tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg. Ia menyarankan agar terdapat jeda waktu yang cukup untuk memastikan efektivitas pengawasan pemilu di semua tingkatan.

Penggunaan waktu dan sumber daya yang terbatas juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Dengan jadwal yang padat, pengawas pemilu mungkin kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk setiap tahapan pemilu. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pengawasan dan kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi pelanggaran pemilu secara tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara serius penjadwalan pemilu di masa mendatang untuk memastikan kelancaran dan efektivitas proses demokrasi di Indonesia.

Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada serentak yang berdekatan dengan Pilpres dan Pileg pada tahun 2024 telah menciptakan beban kerja yang sangat berat bagi para pengawas pemilu. Kondisi ini mengancam kualitas pengawasan pemilu dan dapat berdampak negatif bagi proses demokrasi di Indonesia. Rekomendasi untuk penjadwalan pemilu di masa mendatang perlu dipertimbangkan dengan matang untuk menghindari permasalahan serupa di masa depan.