Mayoritas Warga Papua Hidup di Daerah Rawan Konflik

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengungkapkan data mengejutkan terkait kondisi keamanan di Papua. Sebanyak 70 persen penduduk Papua, menurutnya, bermukim di wilayah yang rentan terhadap konflik bersenjata. Pernyataan ini disampaikan Ramandey kepada awak media di kantor Komnas HAM Papua pada Selasa (11/3/2025). Situasi ini menjadi gambaran nyata dampak konflik berkepanjangan yang mengancam kehidupan dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Konflik yang melibatkan pihak keamanan dan kelompok separatis, seperti TPNPB-OPM, telah menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dan memicu gelombang pengungsian.

Dampak Konflik: Pengungsian dan Pelanggaran HAM

Bentrokan bersenjata di sejumlah wilayah, termasuk Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, dan daerah pegunungan lainnya, memaksa ratusan warga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ramandey mencatat sejumlah wilayah yang menjadi episentrum pengungsian, antara lain Nduga dan Maybrat. Meskipun pada tahun 2024 telah dilakukan pemulangan sekitar 64 pengungsi di Maybrat, ancaman konflik masih membayangi dan berpotensi menyebabkan gelombang pengungsi baru. Lebih jauh, Ramandey menyoroti sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian. Dua kasus yang menjadi sorotan adalah pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat (2001) dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan (2003). Komnas HAM telah melaporkan kasus-kasus tersebut kepada Wakil Menteri HAM, dengan harapan pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menuntaskan masalah ini.

Kunjungan Wakil Menteri HAM dan Harapan Penyelesaian

Kunjungan Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, ke Jayapura merupakan respons atas kondisi kritis tersebut. Pertemuan dengan Komnas HAM Perwakilan Papua bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait permasalahan HAM di Papua. Kunjungan ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah untuk lebih memperhatikan dan berupaya aktif dalam mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan di Papua. Komnas HAM berharap kunjungan ini akan berdampak pada percepatan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung. Langkah nyata dan komprehensif diperlukan untuk memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua dan menciptakan lingkungan hidup yang aman dan damai.

Tantangan Penyelesaian Konflik di Papua

Penyelesaian konflik di Papua merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan multi-sektoral. Selain penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, diperlukan pula upaya-upaya untuk membangun dialog, memperkuat perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh adat, sangat krusial dalam menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Tanpa komitmen bersama dan langkah-langkah yang terukur, ancaman konflik dan pelanggaran HAM akan terus menghantui Papua dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan warganya.