Zona Larangan Terbang di Atas Mahkamah Konstitusi Korea Selatan: Antisipasi Risiko Keamanan Nasional

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memberlakukan zona larangan terbang di atas gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai tengah malam waktu setempat, Rabu (12 Maret 2025). Langkah pengamanan ketat ini diambil menjelang pengumuman putusan terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah dibebaskan dari tahanan namun masih menghadapi proses hukum lebih lanjut. Zona larangan terbang ini bertujuan mencegah potensi ancaman keamanan, termasuk tindakan kriminal dan terorisme, yang dikhawatirkan terjadi selama berlangsungnya sidang dan pengumuman putusan pemakzulan presiden.

Larangan ini berlaku untuk semua jenis pesawat terbang, termasuk drone, kecuali untuk pesawat dan helikopter yang terlibat dalam operasi darurat. Keputusan untuk memberlakukan zona larangan terbang ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi. Pihak berwenang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemakzulan presiden berlangsung, mengingat sensitivitas isu dan potensi dampaknya terhadap stabilitas politik nasional. Meskipun Presiden Yoon telah dibebaskan dari tahanan oleh Pengadilan Seoul pada Sabtu (8 Maret 2025) karena dianggap penahanannya tidak sah, proses hukum atas tuduhan pemberontakan masih berlanjut, dan putusan MK terkait pemakzulan menjadi penentu nasib politiknya.

Pemberlakuan zona larangan terbang ini bukannya tanpa pertimbangan. Pemerintah Korsel menyadari potensi dampaknya terhadap aktivitas penerbangan sipil di sekitar gedung MK. Namun, prioritas utama adalah memastikan keamanan dan kelancaran proses hukum pemakzulan, sehingga langkah-langkah pengamanan ekstra ini dinilai perlu. Zona larangan terbang ini, yang awalnya diberlakukan hingga 31 Maret 2025, dapat diperpanjang tergantung pada perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pengamanan. Pengawasan ketat oleh aparat keamanan akan dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap larangan terbang tersebut.

Langkah-langkah keamanan lain juga sedang dipersiapkan untuk mengamankan jalannya sidang MK dan mencegah gangguan keamanan lainnya. Detail langkah-langkah tersebut belum dipublikasikan secara detail untuk alasan keamanan. Pemerintah Korsel berkomitmen untuk menjamin proses hukum yang adil dan transparan, namun juga memastikan keamanan dan ketertiban publik tetap terjaga.

• Berikut rincian kebijakan zona larangan terbang:
  • Berlaku mulai tengah malam, 12 Maret 2025 (waktu Korsel).
  • Berlaku hingga 31 Maret 2025, dengan kemungkinan perpanjangan.
  • Melarang semua penerbangan, kecuali penerbangan darurat.
  • Berlaku di atas gedung Mahkamah Konstitusi.

Situasi ini memancing perhatian internasional dan menyoroti pentingnya stabilitas politik di Korea Selatan. Kejelasan hukum dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas negara. Putusan Mahkamah Konstitusi mendatang akan menentukan masa depan politik Presiden Yoon dan memiliki implikasi yang luas bagi Korea Selatan.