Integrasi Transportasi Publik Jakarta: DPRD DKI Dorong Perbaikan Feeder dan Trotoar

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini menyampaikan visi Pemprov DKI untuk menggeser penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik. Langkah ini disambut positif oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Wahyu Dewanto. Wahyu menekankan perlunya peningkatan signifikan terhadap infrastruktur pendukung transportasi umum agar peralihan ini berjalan lancar dan masyarakat merasa nyaman. Perbaikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada penambahan moda transportasi, tetapi juga mencakup peningkatan aksesibilitas bagi pejalan kaki.

"Gagasan Gubernur untuk mendorong penggunaan transportasi umum sangat tepat," ujar Wahyu kepada awak media pada Rabu (12/3/2025). "Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung. Fasilitas angkutan umum harus ditingkatkan, dan yang tak kalah penting adalah kenyamanan pejalan kaki. Trotoar yang layak dan terintegrasi dengan halte dan stasiun transportasi umum menjadi kunci keberhasilan program ini." Wahyu menambahkan bahwa beroperasinya MRT Jakarta rute Bundaran HI-Kota merupakan momentum strategis untuk merealisasikan integrasi transportasi publik yang lebih baik. Koridor MRT ini, menurutnya, harus menjadi contoh pengembangan infrastruktur terpadu yang ramah pejalan kaki.

Lebih lanjut, Wahyu menyoroti pentingnya penataan sistem angkutan pengumpan (feeder). Sistem feeder yang efisien dan terintegrasi dengan moda transportasi utama seperti MRT dan Transjakarta, menurutnya, akan sangat menentukan tingkat kenyamanan dan efisiensi penggunaan transportasi umum. "Sistem feeder yang baik akan menghubungkan titik-titik akses transportasi umum dengan permukiman warga, sehingga warga tidak perlu berjalan kaki terlalu jauh untuk mencapai halte atau stasiun," jelasnya. Ia mendesak Pemprov DKI untuk segera merumuskan strategi penataan feeder yang komprehensif, termasuk penambahan armada, penyesuaian rute, dan peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, Gubernur Pramono Anung, dalam kesempatan terpisah usai menghadiri Apel Siaga Operasi Lintas Jaya Tahun 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025), kembali menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk mendorong warga beralih ke transportasi umum. Ia berharap masyarakat Jakarta dapat berkontribusi dengan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. "Peralihan ke transportasi umum bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kesadaran berlalu lintas yang tinggi akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna transportasi umum," kata Pramono. Ia juga berharap agar Jakarta dapat menjadi kota yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warganya, baik pengguna kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

DPRD DKI Jakarta, melalui Komisi B, berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung transportasi umum berjalan sesuai rencana dan efektif. Peningkatan kualitas trotoar, penataan sistem feeder, dan integrasi antarmoda transportasi menjadi fokus utama pengawasan DPRD DKI ke depan. Keberhasilan program ini akan menentukan kenyamanan dan efisiensi mobilitas warga Jakarta di masa mendatang.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penataan transportasi publik Jakarta:

• Peningkatan kualitas trotoar dan aksesibilitas pejalan kaki.
• Penataan sistem angkutan pengumpan (feeder) yang terintegrasi.
• Peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum.
• Peningkatan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas masyarakat.
• Integrasi antarmoda transportasi yang efektif dan efisien.