Tunjangan Hari Raya (THR): Hak Semua Pekerja Terlepas Agama

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan keagamaan telah menjadi hak yang melekat bagi pekerja di Indonesia. Meskipun sering dikaitkan dengan perayaan Idul Fitri bagi umat Muslim, penting untuk dipahami bahwa THR merupakan hak seluruh pekerja, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Regulasi yang berlaku secara tegas menjamin hal ini, memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan pekerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan menjadi landasan hukum yang mengatur pemberian THR. Pasal 5 ayat 3 peraturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa THR keagamaan dibayarkan satu kali dalam setahun, sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Hal ini mencakup berbagai perayaan keagamaan, termasuk Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek. Ketegasan regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah diskriminasi dalam pemberian THR.

Namun, praktik di lapangan terkadang menunjukkan variasi dalam penerapannya. Beberapa perusahaan mungkin hanya memberikan THR pada satu hari raya tertentu, misalnya Idul Fitri, dengan alasan efisiensi administrasi dan pencatatan keuangan. Praktik ini diperbolehkan, sepanjang telah terdapat kesepakatan yang jelas antara perusahaan dan pekerja, baik melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kesepakatan ini harus terdokumentasi dengan baik dan transparan, sehingga menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Jadwal Pencairan THR:

Pemerintah telah menetapkan pedoman terkait waktu pencairan THR, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi ASN, termasuk PNS, PPPK, TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunan, THR akan dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, bagi pekerja di sektor swasta dan BUMN/BUMD, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri. Penting untuk diingat bahwa THR harus dibayarkan secara penuh dan tidak diperbolehkan dicicil. Hal ini merupakan penegasan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja.

Mekanisme Pengaduan:

Pemerintah menyediakan saluran pengaduan bagi pekerja yang mengalami kendala atau pelanggaran terkait pemberian THR. Masyarakat dapat melaporkan permasalahan tersebut melalui beberapa kanal resmi, antara lain:

• Website: poskothr.kemnaker.go.id
• Call Center: 1500-630
• Media sosial X: @kemnaker

Dengan adanya regulasi yang jelas, mekanisme pengaduan yang terstruktur, dan komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan, diharapkan setiap pekerja dapat memperoleh hak THR-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia, tanpa memandang agama atau kepercayaan yang dianutnya.