Penolakan Relokasi Warga Kebon Pala: Antara Kenangan dan Kenyamanan vs. Solusi Banjir Pemerintah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadapi tantangan dalam upaya relokasi warga terdampak banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Tawaran hunian di rumah susun (rusun) sebagai solusi jangka panjang terhadap banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, justru mendapat penolakan keras dari sebagian besar masyarakat. Alasan penolakan tersebut beragam, mulai dari keterikatan emosional dengan lingkungan tempat tinggal hingga kekhawatiran akan perubahan gaya hidup dan mata pencaharian.

Umiana (70), warga Kebon Pala II yang telah bermukim sejak 1970, mengungkapkan kenyamanan dan keakraban lingkungan sebagai faktor utama penolakan. Meskipun mengakui rumahnya kerap terendam banjir, bahkan hingga empat sampai lima kali setahun, Umiana tetap enggan meninggalkan tempat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama lebih dari setengah abad. Sentimen serupa diungkapkan Nuryadi (62), yang menyebutkan bahwa dirinya dan anaknya menolak pindah karena telah menetap puluhan tahun di kawasan tersebut dan banyak warga yang telah bergenerasi tinggal di sana. Pertimbangan biaya hunian di rusun juga menjadi faktor penghambat. Nuryadi mendapatkan informasi bahwa hunian di rusun hanya gratis di awal, dan setelah tiga bulan akan dikenakan biaya, yang menjadi kekhawatiran tambahan.

Suaeb (83), warga RT 11/RW 05, menyatakan penolakan yang lebih tegas. Ia lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi daripada pindah ke rusun, bahkan mengungkapkan pernah mengalami penggusuran di masa lalu terkait relokasi. Menurutnya, tinggal di rusun akan mempersulit usahanya berjualan gorengan, terutama jika mendapatkan unit di lantai atas. Kondisi ini mencerminkan tantangan nyata dalam program relokasi, di mana aspek ekonomi dan sosial harus dipertimbangkan secara menyeluruh.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sebelumnya telah mempromosikan rusun sebagai solusi bagi warga di wilayah rawan banjir, menawarkan hunian berkualitas di rusun baru di Jagakarsa. Namun, tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan memperhatikan aspek sosial ekonomi diperlukan untuk keberhasilan program relokasi ini. Tidak cukup hanya menawarkan solusi hunian, tetapi juga perlu adanya jaminan penghasilan dan adaptasi terhadap perubahan gaya hidup. Pemerintah perlu mempertimbangkan program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta sosialisasi yang lebih intensif untuk meyakinkan warga akan manfaat relokasi ke rusun.

Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan mencari solusi yang memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak hanya sekedar menawarkan solusi hunian tetapi juga memikirkan aspek sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Proses relokasi ini membutuhkan lebih dari sekedar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan pemahaman dan kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak.

Berikut poin-poin penting dari penolakan relokasi:

• Kenyamanan dan Keterikatan Emosional: Warga telah bermukim lama dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan lingkungan sekitarnya.
• Pertimbangan Ekonomi: Kekhawatiran akan biaya hunian di rusun dan kesulitan beradaptasi dengan mata pencaharian baru.
• Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi: Kurangnya informasi dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
• Pengalaman Negatif Terdahulu: Pengalaman penggusuran di masa lalu menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap program relokasi.

Kesimpulannya, permasalahan relokasi warga Kebon Pala bukan sekadar masalah tempat tinggal, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Pemerintah perlu menerapkan strategi yang lebih komprehensif dan berfokus pada kesejahteraan warga untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.