DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Anggaran Promosi Pariwisata, Usul Manfaatkan Dana Danantara

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam promosi pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan Evita menyusul capaian kunjungan wisatawan mancanegara yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata, Selasa (11/3/2025), Evita menyoroti perlunya strategi promosi yang lebih agresif dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah internasional.

Evita menuturkan, ketimpangan yang signifikan terlihat dalam jumlah kunjungan wisatawan. Thailand mencatatkan angka fantastis 35 juta kunjungan, disusul Malaysia dengan 25 juta. Sementara Indonesia, masih berada di angka 13,9 juta, jauh tertinggal dari kompetitor regional. Ia menekankan bahwa rendahnya angka kunjungan ini tidak terlepas dari minimnya anggaran promosi yang dialokasikan pemerintah. "Pemerintah Singapura dan Malaysia diketahui mengalokasikan dana yang sangat besar untuk promosi pariwisata mereka," ujar Evita. "Kita perlu mempelajari model pendanaan mereka dan menerapkannya sesuai konteks Indonesia." Ia menyoroti kurangnya dukungan pemerintah terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), yang berdampak langsung pada efektivitas kampanye promosi.

Sebagai solusi, Evita mengusulkan pemanfaatan dana investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Mengacu pada pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut adanya dana investasi sebesar Rp 200 triliun di Danantara, Evita berpendapat bahwa sebagian dana tersebut dapat diprioritaskan untuk mendanai promosi pariwisata. "Rp 317 triliun devisa dari sektor pariwisata seharusnya bisa diimbangi dengan anggaran promosi yang memadai," tegasnya. "Tidak masuk akal jika sektor yang menghasilkan devisa sebesar itu justru kekurangan dana untuk promosi." Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan anggaran dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang memiliki badan promosi sendiri dengan anggaran yang tercukupi.

Lebih lanjut, Evita menjelaskan bahwa promosi pariwisata bukanlah sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif signifikan terhadap perekonomian nasional. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur di berbagai destinasi wisata. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus memperlakukan promosi pariwisata sebagai prioritas utama, dan tidak lagi menganggapnya sebagai beban anggaran. Ia berharap usulan ini dapat menjadi momentum untuk pemerintah merevisi strategi dan alokasi anggaran promosi pariwisata di tahun-tahun mendatang, sehingga Indonesia dapat bersaing secara seimbang dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Evita juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Kerjasama antar kementerian, lembaga pemerintah, dan juga swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan strategi yang terpadu dan anggaran yang memadai, Indonesia diyakini dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan mendongkrak perekonomian nasional.