Revisi Desain Gedung Legislatif-Yudikatif IKN: Integrasi Museum Demokrasi dan Sentuhan Arsitektur Nusantara

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, mengungkapkan arahan penting Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo menekankan perlunya integrasi unsur demokrasi dalam bangunan tersebut melalui penambahan museum atau galeri yang memamerkan sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Diana saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (12 Maret 2025).

"Bapak Prabowo meminta agar di area lobi gedung terdapat museum atau galeri yang menampilkan perjalanan demokrasi di Indonesia," jelas Diana. Gagasan ini bertujuan untuk menjadikan bangunan tersebut tidak hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang edukasi publik yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Kehadiran museum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi dan peran lembaga legislatif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan.

Selain aspek edukatif, Prabowo juga memberikan masukan terkait revisi desain arsitektur gedung. Beliau menyarankan penyederhanaan desain atap yang sebelumnya dinilai terlalu 'fancy'. "Desain atap telah direvisi dan hasilnya sudah cukup memuaskan," ujar Diana. Revisi juga menyentuh aspek interior, yang kini mengadopsi inspirasi dari arsitektur India dengan tetap mengedepankan unsur-unsur khas Indonesia, seperti penggunaan kayu dan palet warna natural. Inspirasi ini diambil dari kunjungan Prabowo ke India beberapa waktu lalu.

Diana memastikan bahwa revisi desain ini tidak akan menimbulkan pembengkakan biaya konstruksi. Ia juga menambahkan telah melaporkan seluruh revisi dan perkembangan desain kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Agus Harimurti Yudhoyono, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Proses koordinasi dan komunikasi yang intensif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan terintegrasi dengan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal.

Lebih lanjut, Diana menjelaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya untuk menghasilkan desain yang lebih representatif, fungsional, dan estetis. Integrasi museum demokrasi di dalam gedung legislatif dan yudikatif diharapkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap demokrasi.

Proses revisi desain ini menekankan pentingnya kolaborasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Prabowo Subianto, dalam membangun IKN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun IKN yang tidak hanya modern dan megah, tetapi juga bermakna dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam revisi desain:

• Integrasi museum demokrasi di area lobi.
• Penyederhanaan desain atap.
• Revisi desain interior dengan inspirasi dari arsitektur India dan unsur-unsur khas Indonesia.
• Tidak ada penambahan biaya pembangunan akibat revisi.
• Pelaporan kepada Menko PMK dan Presiden.

Dengan adanya revisi ini, diharapkan gedung legislatif dan yudikatif IKN tidak hanya menjadi bangunan pemerintahan yang megah, tetapi juga menjadi simbol demokrasi dan kebudayaan Indonesia yang berkelanjutan.