Ribuan Rumah Dinas Hakim di Indonesia dalam Kondisi Tidak Layak dan Rawan Keamanan

Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan kondisi memprihatinkan terkait rumah dinas para hakim di Indonesia. Sekretaris MA, Sugiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 13 Maret 2025, memaparkan bahwa sebanyak 1.289 rumah dinas hakim mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat. Kerusakan tersebut bukan hanya menyangkut aspek fisik bangunan, namun juga menyoroti kekurangan yang signifikan dalam hal keamanan dan kelayakan hunian.

Sugiyanto menjelaskan bahwa sebagian besar rumah dinas hakim tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang layak. Infrastruktur yang buruk dan fasilitas pendukung yang minim menjadi permasalahan utama. Lokasi rumah dinas yang kurang strategis juga turut memperparah kondisi ini, mengakibatkan akses terbatas ke fasilitas umum dan layanan publik. Kondisi ini, menurut Sugiyanto, berasal dari kurangnya pemeliharaan rutin, sehingga rumah dinas menjadi tidak layak huni dan rawan terhadap berbagai ancaman.

Minimnya Keamanan Tingkatkan Risiko bagi Hakim dan Keluarga

Lebih lanjut, Sekretaris MA menekankan betapa pentingnya keamanan bagi para hakim, bukan hanya saat bertugas di pengadilan, tetapi juga di lingkungan tempat tinggal mereka. Ia menyoroti banyak rumah dinas hakim yang terletak di lingkungan rawan dan minim sistem keamanan terpadu. Kondisi ini meningkatkan risiko keselamatan hakim dan keluarga mereka, dan berpotensi mengganggu independensi mereka dalam menjalankan tugas.

"Keamanan hakim tidak hanya tergantung pada perlindungan saat bertugas, tetapi juga di lingkungan tempat tinggalnya. Rumah dinas yang layak dan berada dalam kompleks dengan sistem keamanan terpadu akan memberikan perlindungan lebih baik bagi hakim dan keluarganya," tegas Sugiyanto.

Sugiyanto menambahkan bahwa kurangnya keamanan di rumah dinas hakim juga berpotensi menghambat penegakan hukum yang adil dan independen. Ia mencontohkan kasus contempt of court yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Utara, yang menurutnya, dipicu oleh minimnya pengamanan bagi hakim dan persidangan.

MA Dorong Perbaikan Sistemik untuk Keamanan dan Kelayakan Rumah Dinas

Oleh karena itu, MA mendesak adanya perbaikan sistemik dalam pengelolaan dan pemeliharaan rumah dinas hakim. Penguatan sistem keamanan di rumah dinas hakim menjadi prioritas utama, untuk memastikan keamanan dan ketenangan para hakim dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung juga menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak dan nyaman bagi para hakim dan keluarga mereka. MA berharap agar perbaikan ini dapat segera dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para hakim dalam menjalankan tugas pengadilan.

Langkah-langkah yang Diperlukan:

• Perbaikan dan Renovasi Rumah Dinas: Melakukan perbaikan dan renovasi menyeluruh pada 1.289 rumah dinas hakim yang rusak. Prioritas diberikan pada perbaikan yang berkaitan dengan keamanan dan kelayakan hunian.
• Peningkatan Sistem Keamanan: Implementasi sistem keamanan terpadu di kompleks rumah dinas hakim, termasuk penambahan petugas keamanan, sistem CCTV, dan pengamanan perimeter.
• Peningkatan Lokasi Strategis: Mencari lokasi yang lebih strategis dan aman untuk pembangunan rumah dinas hakim baru, dengan mempertimbangkan aksesibilitas ke fasilitas umum dan layanan publik.
• Pemeliharaan Rutin: Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada semua rumah dinas hakim untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
• Alokasi Anggaran yang Cukup: Menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung perbaikan, peningkatan keamanan, dan pemeliharaan rumah dinas hakim.