Renovasi Kantin Sekolah Jakarta: Efektivitas dan Dampak terhadap Gizi Siswa Dipertanyakan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tengah menghadapi sorotan tajam terkait rencana renovasi kantin sekolah sebagai pengganti program sarapan gratis. Rencana ini, yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah pusat terkait pemenuhan gizi siswa, menuai kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, mendesak agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek ini dikaji secara cermat dan terukur dampaknya bagi peningkatan gizi siswa.

Adrian menekankan perlunya outcome yang jelas dan terukur dari anggaran yang digelontorkan. Menurutnya, sekadar mempercantik fasilitas kantin tanpa peningkatan gizi siswa merupakan pemborosan anggaran publik. "Kita perlu memastikan bahwa dana APBD yang berasal dari pajak masyarakat ini benar-benar memberikan manfaat maksimal," tegas Adrian dalam wawancara Kamis (12/3/2025). Ia mempertanyakan efektivitas renovasi kantin dalam meningkatkan asupan gizi siswa. "Renovasi kantin ini bertujuan untuk apa? Apakah akan secara signifikan meningkatkan status gizi siswa? Atau hanya sebatas perbaikan estetika tanpa dampak nyata pada kesehatan siswa?" tanya Adrian.

Pertanyaan ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap rencana tersebut. Apakah renovasi kantin yang akan dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan benar-benar mampu menjamin peningkatan asupan gizi bagi siswa? Data dan studi yang komprehensif diperlukan untuk mendukung klaim peningkatan gizi melalui renovasi ini. Keberhasilan program ini juga harus diukur dengan indikator yang terukur, seperti peningkatan indeks massa tubuh (IMT) siswa dan penurunan angka kekurangan gizi.

Pramono Anung, dalam keterangannya Rabu (12/3/2025) di Balai Kota Jakarta, menyatakan bahwa renovasi kantin sekolah merupakan dukungan terhadap program pemerintah pusat. Langkah ini diambil setelah program sarapan gratis yang sebelumnya digagas gagal terealisasi. "Perbaikan kantin-kantin sekolah ini diharapkan dapat membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," jelas Pramono.

Namun, pernyataan tersebut belum cukup menjawab kekhawatiran mengenai efektifitas anggaran yang akan digunakan. Desakan untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD semakin kuat. Publik menuntut bukti nyata bahwa renovasi kantin sekolah ini akan memberikan dampak signifikan dan terukur terhadap peningkatan gizi siswa, bukan hanya sekadar perubahan fisik.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Studi ini harus melibatkan pakar gizi, ahli pendidikan, dan perencana kota untuk memastikan bahwa proyek ini sejalan dengan tujuan peningkatan gizi siswa. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat harus diimplementasikan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan terarah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Studi Kelayakan: Penelitian mendalam tentang kebutuhan gizi siswa dan efektivitas renovasi kantin dalam memenuhinya.
• Indikator Keberhasilan: Penetapan indikator yang terukur untuk mengukur keberhasilan program, seperti peningkatan IMT siswa dan penurunan angka kekurangan gizi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring proyek.
• Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek.
• Alternatif Program: Menjajaki alternatif program yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan gizi siswa.