Percaloan Tenaga Kerja: Ancaman Serius bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Praktik percaloan tenaga kerja di Indonesia masih menjadi masalah yang meresahkan dan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Emmanuel Ebenezer (Noel), baru-baru ini menyoroti maraknya praktik ini yang telah merugikan banyak pencari kerja dan menghambat efisiensi pasar tenaga kerja. Noel mengungkapkan bahwa banyak calon pekerja dipaksa mengeluarkan biaya jutaan rupiah oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan berbagai lembaga atau organisasi, sebuah tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum dan menciptakan ketidakadilan dalam akses kesempatan kerja.

Menurutnya, percaloan tenaga kerja bukan hanya merugikan para pencari kerja yang harus menanggung beban biaya yang tidak semestinya, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia. Praktik ini menciptakan ketimpangan dalam dunia kerja, menurunkan produktivitas, dan secara keseluruhan menghambat pertumbuhan ekonomi. Data yang disampaikan Wamenaker menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dari total 152,2 juta angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 7,5 juta orang masih menganggur. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, dengan 52,33 persen hanya lulusan SD/SMP, sehingga semakin mempersulit mereka untuk bersaing dalam dunia kerja yang kompetitif.

Lebih lanjut, Noel menjelaskan bahwa sekitar 55,10 persen angkatan kerja terserap di sektor informal, sedangkan hanya 39,98 persen yang bekerja di sektor formal. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif. Untuk mengatasi permasalahan percaloan tenaga kerja dan meningkatkan kualitas angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengusulkan beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut antara lain:

• Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan: Kemenaker menekankan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas angkatan kerja.
• Transparansi sistem rekrutmen: Kemenaker mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan lembaga independen untuk memastikan proses perekrutan yang adil dan bebas dari praktik percaloan.
• Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023: Kemenaker akan gencar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan melalui platform SIAPkerja, untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah praktik percaloan.
• Edukasi masyarakat: Pemerintah akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perusahaan penempatan tenaga kerja swasta (PPTKS) yang resmi dan berizin, untuk menghindari penipuan dan praktik percaloan.
• Penguatan koordinasi: Kemenaker akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait untuk mencegah dan menindak tegas praktik percaloan tenaga kerja.

Dengan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan praktik percaloan tenaga kerja dapat ditekan, kesempatan kerja yang adil dapat terwujud, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih optimal.