Penuaan Populasi Malaysia: Tantangan dan Strategi Menuju Masa Depan

Malaysia tengah menghadapi realitas demografis yang signifikan: percepatan proses penuaan penduduk. Data Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, 8,1 persen penduduk Malaysia berusia 65 tahun ke atas. Proyeksi menunjukkan angka ini akan melonjak menjadi 14,5 persen pada tahun 2040, jauh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya yang menempatkannya pada tahun 2044. Percepatan ini menempatkan Malaysia pada jalur menuju status negara dengan populasi lanjut usia yang dominan dalam waktu dekat. Berdasarkan definisi PBB, negara dengan lebih dari 7 persen penduduk berusia 65 tahun ke atas dikategorikan sebagai negara dengan populasi menua. Persentase di atas 14 persen dan 20 persen menunjukkan kategori masyarakat menua dan sangat menua, masing-masing.

Faktor utama di balik percepatan ini adalah peningkatan harapan hidup dan penurunan drastis angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat menunjukkan penurunan TFR dari 2,2 pada tahun 2012 menjadi 1,7 pada tahun 2023. Angka ini jauh di bawah angka penggantian populasi sebesar 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah penduduk antar generasi. Kondisi ini menempatkan Malaysia sebagai negara dengan proporsi penduduk di atas 65 tahun terbesar keempat di Asia Tenggara pada tahun 2023, yakni 7,4 persen, menurut data Sekretariat ASEAN. Meskipun angka ini masih di bawah Vietnam (9,2 persen), Thailand (13,4 persen), dan Singapura (17,3 persen), percepatan proses penuaan di Malaysia memicu kekhawatiran akan kesiapan pemerintah dalam menghadapinya.

Pemerintah Malaysia telah merespon tantangan ini dengan rencana untuk menerbitkan buku putih (white paper) tentang penuaan populasi pada tahun ini. Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli, telah mengumumkan kerangka kerja dan rencana aksi untuk mengatasi tren ini. Buku putih tersebut akan fokus pada beberapa hal penting, termasuk:

• Penguatan Sistem Perlindungan Sosial: Meningkatkan perlindungan sosial bagi para pensiunan, yang saat ini dianggap memiliki kelemahan signifikan.
• Reformasi Sistem Asuransi dan Pensiun: Mencari solusi yang komprehensif dalam sistem asuransi dan pensiun untuk memastikan kesejahteraan finansial para lansia.
• Pengembangan Industri Perawatan Lansia: Membangun industri perawatan lansia yang berkelanjutan dan terjangkau, termasuk aspek hukum yang mendukungnya.
• Pengembangan Ekonomi Perawatan: Mencakup perawatan terjangkau bagi lansia dari berbagai kemampuan dan perlindungan sosial bagi pengasuh informal.
• Infrastruktur Ramah Lansia: Memastikan infrastruktur publik yang ramah dan mudah diakses bagi para lansia.
• Promosi Penuaan Sehat: Mendorong gaya hidup sehat dan aktif untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia.

Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmennya, para ahli menekankan perlunya tindakan yang lebih cepat dan komprehensif. Lee Min Hui dari UNFPA menyoroti dampak terbatasnya dukungan untuk orang lanjut usia, terutama bagi perempuan yang beralih ke pekerjaan perawatan dan para lansia yang menghadapi ketergantungan dan kesulitan mendapatkan perawatan. Norma Mansor dari Social Wellbeing Research Centre menekankan pentingnya memanfaatkan periode 'silver economy' untuk mempersiapkan diri, sambil mengingatkan bahwa penundaan akan berakibat fatal di masa mendatang. Ia menekankan perlunya percepatan penyusunan dan penerbitan buku putih tersebut, yang harus mencakup aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Tantangan ini menuntut strategi holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk memastikan masa depan yang aman dan sejahtera bagi populasi lansia Malaysia.