Pemerintah Luncurkan Dua Desk Koordinasi Nasional: Penanggulangan Karhutla dan Perlindungan PMI-TPPO

Pemerintah Indonesia resmi membentuk dua desk koordinasi nasional untuk menangani dua isu krusial: penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengumuman pembentukan kedua desk ini disampaikan langsung oleh Menko Polkam Budi Gunawan dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis, 13 Maret 2025, menyusul rapat koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, dan sejumlah gubernur dari provinsi-provinsi rawan Karhutla.

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla: Desk ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. Sebagai leading sector, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup akan memimpin strategi dan pelaksanaan di lapangan. Keterlibatan kementerian dan lembaga lainnya seperti Kemensetneg, Kemendagri, Kemenlu, Kominfo, Kementerian ATR/BPN, Kemenkes, Kemensos, Kemenaker, dan Kementan memastikan pendekatan holistik dan terintegrasi. Lembaga-lembaga seperti KSP, BIN, PPATK, BMKG, Bakamla, dan BNPT juga akan memberikan dukungan teknis dan intelijen. Gubernur dari provinsi-provinsi rawan Karhutla – Lampung, Jambi, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, dan Kalteng – bersama dengan para Pangdam, Kapolda, dan Kajati turut serta dalam upaya koordinasi dan implementasi di tingkat daerah. Menko Polkam Budi Gunawan menekankan perlunya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla.

Berdasarkan prediksi BMKG, meskipun sebagian wilayah masih mengalami musim hujan, sejumlah titik panas (hotspot) telah terdeteksi. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juni-September 2025, dengan wilayah-wilayah rawan meliputi Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi peningkatan risiko Karhutla dan berkomitmen untuk mencapai target zero Karhutla sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif seperti program pembukaan lahan yang aman dan pengembangan relawan penanganan kebakaran hutan akan dikaji sebagai model untuk daerah lain dalam Satgas Darat Penanganan Karhutla.

Desk Koordinasi Perlindungan PMI dan TPPO: Desk ini berfokus pada perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan remitansi mencapai Rp 251 triliun pada tahun 2024. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu akan memimpin upaya perlindungan tersebut. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang sama seperti di desk Karhutla akan memastikan penanganan komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi PMI, termasuk kasus-kasus eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Tahun 2024 mencatat lebih dari 40.000 kasus kejahatan yang melibatkan PMI, menekankan urgensi dari desk ini dalam meminimalisir angka tersebut dan meningkatkan perlindungan PMI dari hulu hingga hilir.

Kedua desk koordinasi ini diharapkan dapat memberikan respon yang lebih efektif dan terkoordinasi terhadap tantangan yang kompleks ini, memastikan perlindungan warga negara Indonesia dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.