Penundaan Pelaporan APBN 2025: Menkeu Jelaskan Alasan Data Keuangan yang Belum Stabil

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini menjelaskan alasan di balik penundaan pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk bulan Januari. Penundaan tersebut, yang terbilang jarang terjadi, mengakibatkan laporan realisasi APBN 2025 periode Januari baru dirilis bersamaan dengan laporan periode Februari. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan klarifikasi terkait hal ini dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2025, Kamis (13/3/2025).

Sri Mulyani menekankan bahwa keputusan untuk menunda pelaporan bukan tanpa alasan. Beliau menjelaskan bahwa data keuangan negara pada awal tahun 2025 masih dinilai belum stabil. Kondisi ini, menurutnya, disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pengumpulan dan verifikasi data keuangan. "Banyak pertanyaan dari teman-teman media kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," ujar Menkeu dalam konferensi pers tersebut. Penundaan ini, lanjut Sri Mulyani, merupakan langkah antisipatif untuk mencegah interpretasi yang keliru terhadap kinerja APBN 2025 jika data yang digunakan masih belum sepenuhnya akurat dan komprehensif.

Kemenkeu, dalam keterangannya, menyatakan bahwa prioritas utama adalah memberikan laporan yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan menunggu hingga data keuangan lebih stabil, kementerian berharap dapat menyajikan gambaran yang lebih jelas dan obyektif mengenai kinerja APBN pada awal tahun. "Kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan," jelas Sri Mulyani. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan konsistensi dan perbandingan data antar periode berjalan.

Praktik penundaan pelaporan APBN setiap bulan memang tergolong jarang dilakukan oleh Kemenkeu. Namun, bukan berarti hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan catatan, terdapat satu kejadian serupa pada Oktober 2024, tepat setelah pelantikan Presiden. Kasus tersebut, meskipun konteksnya berbeda, menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan untuk menunda pelaporan APBN jika dirasa perlu demi menjaga integritas dan keakuratan data.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun terjadi penundaan, Kemenkeu tetap berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Ke depan, Kemenkeu akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengumpulan dan pengolahan data keuangan negara agar dapat menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Upaya ini mencakup peningkatan sistem teknologi informasi dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaporan APBN tetap kredibel dan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan negara. Dengan demikian, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan negara dan perencanaan anggaran yang sedang berjalan. Ketepatan dan akurasi data menjadi prioritas utama untuk menghindari misinterpretasi yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.