Potensi Dana Keagamaan: Strategi Baru Pemerintah Atasi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, baru-baru ini menyoroti potensi besar dana keagamaan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan data survei KF World Keeping Index yang menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat sumbangan keagamaan tertinggi, Menag meyakini bahwa potensi ini dapat dioptimalkan untuk secara signifikan mengurangi angka kemiskinan. Pernyataan ini disampaikan Menag saat berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta pada Kamis (13/3/2025).

Menag menekankan peran signifikan berbagai instrumen keuangan berbasis agama dalam membantu masyarakat kurang mampu. Lebih dari sekadar zakat yang telah maksimal dimaksimalkan, terdapat potensi besar dari berbagai instrumen lain seperti infak, sedekah, wakaf, waris, jizyah, dan nazar. Ia menjabarkan bahwa dalam agama Islam saja, terdapat 27 instrumen keuangan umat yang belum tergali potensinya secara maksimal. Pengelolaan yang optimal terhadap instrumen-instrumen ini diyakini mampu memberikan dampak luar biasa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Sebagai contoh nyata, Menag menggarisbawahi kontribusi positif dari tradisi keagamaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ibadah kurban, misalnya, berkontribusi pada peningkatan asupan protein masyarakat setiap tahunnya. Sementara itu, zakat fitrah berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan karbohidrat bagi kelompok rentan. Namun, Menag secara khusus menyoroti potensi wakaf yang dianggapnya jauh lebih besar dan berdampak luas dibandingkan zakat, karena sifatnya yang produktif dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang profesional dan terarah mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Pemerintah, menurut Menag, tengah merumuskan strategi sinergis antara pengelolaan dana keagamaan dengan kebijakan negara dalam upaya pemberantasan kemiskinan absolut. Sebagai gambaran, Menag menyebutkan bahwa separuh dari dana yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) saja, yakni sekitar Rp 20 triliun, sudah cukup untuk menghapus kemiskinan absolut. Dengan realisasi dana Baznas tahun ini mencapai Rp 21 triliun, dan proyeksi potensi zakat nasional mencapai Rp 300 triliun di masa depan, Menag optimistis bahwa kemiskinan di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.

Menag menyatakan optimismenya terhadap potensi pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana keagamaan yang profesional dan terarah. Dengan optimalisasi seluruh instrumen keagamaan – zakat, wakaf, sedekah, dan lainnya – Menag meyakini percepatan terwujudnya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat dicapai. Langkah ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel demi mencapai dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi dana keagamaan untuk pengentasan kemiskinan:

• Transparansi dan Akuntabilitas: Pentingnya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana keagamaan untuk membangun kepercayaan publik.
• Peningkatan Kapasitas SDM: Pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola dana keagamaan untuk optimalisasi pengelolaan.
• Sinergi Antar Lembaga: Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk pengelolaan yang efektif.
• Inovasi dan Teknologi: Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses dan pengelolaan dana keagamaan secara efisien.
• Pengembangan Program Berkelanjutan: Pembentukan program yang berkelanjutan dan terukur untuk memastikan dampak jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan.