Kebijakan Pemerintah Tekan Inflasi, Indonesia Catat Deflasi 0,09 Persen
Kebijakan Pemerintah Berhasil Tekan Inflasi, Indonesia Catat Deflasi 0,09 Persen
Indonesia menorehkan capaian positif di tengah gejolak ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2025. Ini merupakan fenomena yang terbilang langka, mengingat deflasi terakhir kali terjadi pada Maret 2000. Menariknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa deflasi ini bukanlah cerminan dari melemahnya daya beli masyarakat, melainkan hasil dari serangkaian kebijakan pemerintah yang berhasil menekan harga barang dan jasa.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan inflasi terutama didorong oleh penurunan harga pada komponen administered price atau harga yang diatur pemerintah. Berbagai kebijakan intervensi pemerintah terbukti efektif dalam menekan angka inflasi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:
- Penurunan Harga Tiket Pesawat: Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) berhasil menurunkan harga tiket pesawat, memberikan dampak positif pada sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.
- Diskon Listrik: Program diskon listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025 untuk pelanggan PLN dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah memberikan keringanan biaya bagi masyarakat.
- Diskon Tarif Tol: Penurunan tarif tol menjelang Lebaran meringankan beban pengeluaran masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
- Penyesuaian Harga Tiket Transportasi: Penyesuaian harga tiket transportasi di sejumlah daerah dilakukan secara terukur untuk menjaga stabilitas harga.
- Program Mudik Gratis: Program mudik gratis yang digagas pemerintah mengurangi pengeluaran masyarakat untuk transportasi selama periode mudik Lebaran.
Sri Mulyani menekankan bahwa berbagai intervensi tersebut menunjukkan bahwa deflasi bukan disebabkan oleh penurunan permintaan masyarakat, melainkan oleh kebijakan pemerintah yang berhasil menekan harga. Ia menyebut pencapaian ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di tengah kondisi global yang masih diwarnai inflasi tinggi di banyak negara.
Meskipun terjadi deflasi secara keseluruhan, data BPS menunjukkan bahwa inflasi inti dan inflasi bergejolak (volatile) masih mengalami kenaikan. Inflasi inti, misalnya, mencatat angka 2,48 persen yoy. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih relatif terjaga. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 9,02 persen yoy, berkontribusi 1,77 persen terhadap total deflasi. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa yang diatur secara langsung.
Kesimpulannya, deflasi 0,09 persen yang dialami Indonesia pada Februari 2025 bukan merupakan sinyal negatif ekonomi, melainkan cerminan keberhasilan pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan yang tepat sasaran. Keberhasilan ini patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.