Pencopotan Kapolres Ngada: Langkah Tepat Kapolri, Tuntutan Hukum Harus Ditegakkan

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan apresiasi terhadap tindakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mencopot dan memproses hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, mantan Kapolres Ngada, yang tersandung kasus narkoba dan asusila. Pencopotan tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat dan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan. Nasir menekankan pentingnya melanjutkan proses hukum dan sidang etik terhadap AKBP Fajar agar keadilan benar-benar ditegakkan dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar hukum.

"Keputusan Bapak Kapolri untuk mencopot Kapolres Ngada sudah tepat dan patut diapresiasi," ujar Nasir dalam pernyataan resminya. "Namun, proses hukum dan etik harus berjalan secara transparan dan tuntas. Publik menantikan keadilan dan akuntabilitas atas kasus ini." Nasir menambahkan bahwa tuntutan masyarakat akan pemecatan tidak hormat bagi AKBP Fajar, jika terbukti bersalah, perlu dipenuhi. Perbuatan yang diduga dilakukan mantan Kapolres tersebut dinilai sebagai tindakan keji dan memalukan yang mencoreng institusi Polri. Pernyataan Nasir ini merefleksikan keresahan publik yang menuntut transparansi dan konsistensi penegakan hukum dalam tubuh kepolisian.

Proses hukum dan etik yang dijalankan terhadap AKBP Fajar saat ini mendapatkan perhatian publik. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menjelaskan bahwa proses penguraian konstruksi peristiwa yang kompleks membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun proses hukum terkesan berjalan lambat, Anam memastikan bahwa proses etik dan pidana sedang berjalan.

"Sidang etik dan penetapan tersangka akan segera digelar," ujar Anam. "Kami mendapatkan informasi terbaru bahwa proses hukum sedang berjalan dengan baik dan transparan, dan kami akan terus memantau perkembangannya." Pernyataan Anam ini memberikan kepastian dan penjelasan kepada publik terkait proses hukum yang sedang berjalan. Penggantian AKBP Fajar dengan AKBP Andrey Valentino sebagai Kapolres Ngada baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagakeo, juga menjadi bagian dari upaya pemulihan citra institusi Polri di daerah tersebut. Kehadiran AKBP Andrey diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian di Ngada.

Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme di dalam institusi Polri. Tindakan tegas Kapolri dalam memproses AKBP Fajar diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pencegahan bagi anggota Polri lainnya agar senantiasa menjunjung tinggi hukum dan etika profesi. Peristiwa ini juga sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal di tubuh Polri agar kasus serupa tidak terulang kembali. Publik berharap agar proses hukum ini berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat kembali pulih. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum merupakan kunci utama dalam membangun citra positif institusi Polri di mata masyarakat.

Berikut beberapa poin penting dari kasus ini:

• Pencopotan Kapolres Ngada karena kasus narkoba dan asusila.
• Dukungan DPR terhadap proses hukum dan etik yang sedang berjalan.
• Tuntutan masyarakat akan pemecatan tidak hormat jika terbukti bersalah.
• Pernyataan Kompolnas terkait perkembangan proses hukum.
• Penggantian Kapolres Ngada dengan pejabat baru.