Presiden Soroti Kinerja Aparatur Sipil Negara: Produktivitas Rendah di Tengah Antusiasme Tinggi Menjadi ASN

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyoroti fenomena menarik dalam birokrasi pemerintahan. Beliau mengamati adanya antusiasme yang tinggi di kalangan masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, ironisnya, peningkatan jumlah ASN ini belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan kinerja yang signifikan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 13 Maret 2025, saat meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan untuk guru ASN di Jakarta.

Presiden menekankan perlunya evaluasi terhadap birokrat yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa ASN bertugas melayani masyarakat, bukan untuk mencari kenyamanan pribadi. "Jangan mengira menjadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat," tegas Presiden Prabowo. Lebih lanjut, Presiden menyoroti praktik-praktik di beberapa instansi yang justru mempersulit urusan masyarakat, memperlama proses administrasi, dan menghambat pelayanan publik. Beliau dengan lugas menyatakan perlunya perubahan paradigma, dari sistem yang mempersulit menjadi sistem yang mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat. "(Ada yang berpikir) kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah, kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat," ujarnya.

Penundaan Pengangkatan CASN dan Dampaknya

Pernyataan Presiden ini muncul di tengah belum selesainya proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Sebanyak 1,2 juta calon abdi negara yang telah lulus seleksi masih menunggu pengangkatan. Pemerintah awalnya menargetkan pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) pada kuartal I dan II 2025, namun karena berbagai kendala, pengangkatan CASN diundur ke 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan beberapa alasan penundaan tersebut, antara lain:

• Penetapan Tanggal Mulai Tugas (TMT) ASN di setiap instansi yang masih beragam.
• Perlunya penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan.
• Beberapa instansi masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan ASN dan PPPK.
• Adanya usulan formasi baru dari instansi yang perlu diakomodasi.

Pemerintah memastikan pengangkatan CASN akan dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025, dan PPPK tahap I dan II pada 1 Maret 2026. Proses ini, meskipun membutuhkan waktu lebih lama, dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk memastikan keakuratan dan kelancaran pengangkatan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan peta jalan pengangkatan CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi dan peserta seleksi. Menpan RB memastikan bahwa penyesuaian jadwal ini tidak akan berdampak pada pencapaian kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Kesimpulannya, pernyataan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan penting terkait kualitas dan produktivitas ASN. Tantangan ke depan terletak pada upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi pelayanan publik, seiring dengan peningkatan jumlah ASN di Indonesia.